GLOBAL BLANGPIDIE – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin pulang ke kampung halamannya menjemput keresahan warga, terkait polemik isu penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang belakangan ini sempat menghebohkan publik.
Dari Banda Aceh, Safaruddin tiba di kampung halamannya Aceh Barat Daya (Abdya) sekitar pukul 14.30 WIB, pada Kamis (24/3/2021) kemarin.
Setibanya di sana Politisi Partai Gerindra ini langsung berkunjung ke Kantor DPC Gerindra Abdya yang terletak di Jalan Persada, Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie.
Selanjutnya, bersama dengan rombongan Safar menuju ke Gampong Ujung Padang, Kecamatan Manggeng dalam rangka agenda silaturrahmi dengan masyarakat setempat, serta menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran rumah, dan sekaligus menyerahkan santunan untuk 59 anak yatim.
Di sela-sela saat sedang berdiskusi dengan masyarakat, putra Rawa Susoh, Abdya itu turut menyinggung soal polemik JKA yang akhir-akhir ini heboh, sehingga membuat keresahan di tengah masyarakat Aceh.
Untuk menjawab keresahan tersebut, di hadapan masyarakat, Safaruddin menegaskan jika program tersebut masih bisa dinikmati oleh rakyat Aceh.
“Tidak ada penghapusan. Saya pastikan bahwa JKA tetap dinikmati oleh rakyat Aceh dan saya memberikan kepastian itu,” kata Safaruddin.
Safaruddin menjelaskan, DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh telah duduk bersama membahas terkait polemik isu penghapusan JKA yang akhir-akhir ini kerap dibicarakan dan menjadi sorotan publik.
DPRA dengan tim Pemerintah Aceh sudah duduk untuk mencari solusi agar tetap bisa membantu masyarakat. Saya sampaikan kepada semuanya, bahwa program JKA ini tetap akan berlanjut,” terangnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Aceh dan DPRA menyatakan komitmen bersama untuk tetap mempertahankan keberlanjutan program JKA. Kesepakatan itu sesuai hasil rapat yang digelar di Ruang Serbaguna DPRA, pada Rabu (23/3/2022) malam.
“Kami informasikan bahwa Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat untuk tetap mempertahankan pembayaran premi, kemarin yang kita tunda, hasil kesepahaman APBA 2022,” ujar Safaruddin.
Safaruddin mengatakan, kedua pihak juga sepakat membentuk tim yang akan bertugas mengkaji besaran biaya yang akan ditanggung.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh dan DPRA juga akan segera melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan guna membahas lebih lanjut.
Serta, memastikan per 1 April ini pasien tetap akan dilayani seperti biasa tanpa ada perubahan apapun. Pertemuan direncanakan berlangsung hari ini, Jumat 25 Maret 2022.
“Kedua belah pihak juga setuju untuk memikirkan bersama terkait sumber dana yang akan digunakan, yang diharapkan akan terjawab melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) nantinya,” jelasnya. (*)
