Kesejahteraan Rakyat dalam Bayang-Bayang Oligarki Politik

Rovki Muhammad Akbar (Foto: Ist)

Pernak-pernik sejarah memanglah apik, unik dan menarik dalam mengulas perjalan generasi Fir’aun masa kini sebagai salah satu paket oligarki politik paling berbahaya.

Melihat aspek kemunduran demokrasi dan semakin berkurangnya kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk hadirnya bayang-bayang Oligarki dalam tubuh pemerintahan demokrasi. Oligarki akan semakin dominan ketika aktor-aktor super kaya masuk dalam lingkaran politik mempertahankan dan memperbesar kekayaan.

Oligarki kian mencengkram dan demokrasi kian merosot, kendati demikian rakyat masih saja dipaksa agar percaya dengan berbagai dalil guna menunjukan bahwa penguasa adalah sosok yang baik (Kata mereka : Kami Pro Rakyat), padahal mereka boneka oligarki, yang bukan saja berbahaya bagi sejarah sebuah negara yang subur tapi juga merusak masa kini dan generasi di masa mendatang.

Memang hidup tidaklah mudah, bukan sekedar metaverse sebuah kehidupan baru di dunia digital, tak seperti yang ditawarkan secara virtual oleh medsos, namun pemenuhan paling mendasar dari hirarki kebutuhan manusia yakni soal hajat,fisik dan perut kenyang.

Rakyat jelas mengupat, pada saat rakyat dicekik krisis ekonomi, penguasa sibuk membela dan mendukung seleranya untuk menaikkan harga bahan pokok.

Kini rakyat kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka yang duduk di kursi-kursi penting pemerintahan sibuk menaikkan gaji dan tunjangan dengan bermacam nama dan jenisnya. Pajak dan harga komoditi dipaksa naik melalui aturan atau mekanisme legal.

Seperti cerita liar nestapa minyak goreng, negeri pengekspor minyak sawit terbesar di dunia ini pun terpaksa menjadi pesakitan,emak-emak mengomel bapak-bapak puyeng tujuh keliling sebab resolusi hidup yang sejahtera di 2022 di cekik realitas keras di awal tahun.

Naifnya dalil-dalil acaman penurunan kekuasaan, tak mempan malahan angka gaji dan tunjangan mereka sangat besar dan sangat melukai hati dan perasaan rakyat yang terpapar ekonomi kapitalistik yang diobral dan dipraktikkan oleh para elit politik.

Oligarki memang paling berbahaya bagi sebuah negeri yang subur dan kaya raya, elit-elit sebagai aktor pemodal itu menyatu dan berkelindan untuk menjajah rakyat dengan berbagai macam polesan dan manipulasi yang legal dalam menyempurkan piramida oligarkinya!

Pada saat rakyat menagih janji politik, penguasa malah sibuk menebar satire dan diksi yang sungguh menyakitkan. Kini rakyat semakin tertindas oleh harga sembako yang semakin tak terkendali. Namun kondisi demikian bukan menjadi cambukan tetapi mala di antara mereka ada yang tertawa riang lalu meminta rakyat agar menggoreng dengan air dan cukup makan dua pisang. Lucu dan sedih bukan !

Bahkan yang lebih paling naif, mereka yang menjilat ketiak penguasa malah sibuk mengobral isu wacana menunda pemilu dengan alasan negara menghadapi kegoncangan ekonomi akibat pandemi.

Pada saat yang sama mereka juga mengusulkan agar yang berkuasa melanjutkan kekuasaannya menjadi tiga periode. Jika demikian keadaannya, mengapa pindah ibukota negara dipaksa untuk segera, dapat diketahui secara awam sejatinya mereka gagal, bukan saja gagal memimpin tapi juga gagal mendengar jeritan pemilihnya.

Berbagai bidang kehidupan mengalami degradasi karena penguasa tak punya peta jalan dalam mengarahkan perbaikan. Di tengah kondisi yang sedemikian sengit, lembaga survei malah diduga sibuk memamer angka yang membuat penguasa terus di atas angin.

Mereka menuangkan tetesan kepercyaan kepada rakyat. Walaupun rakyat tengah di himpit sejumlah kebijakan yang tidak benar-benar pro rakyat. Beberapa Janji politik di musim pemilu lalupun hanya sekadar masturbasi janji.

Pada kondisi demikian, rakyat dipaksa untuk bersabar. Bahkan tak sedikit mereka yang menjadi pawang maupun penjilat dadakan, lalu saban hari mengumandangkan dengan satu ayat “sabar”. Sejatinya sabar adalah ayat agama yang pada sisi lain kerap mereka lecehkan.

Jelas, oligarki seperti ini hanya menguntungkan kelompok lingkaran penguasa dan kelompok regulator di sekitar kekuasaan sebagai pelaku usaha yang membuat peraturan hanya untuk menguntungkan kelompok elitnya, bukan dari masyarakat kecil dan menengah seperti yang selama penguasa citrakan, (Saya juga rakyat kecil).

Maka dengan kondisi yang sedemikian pesakitan ini, dari penulis hanya satu kalimat “Mengupatlah, dan muliakan kepada mereka yang pantas di muliakan, namun sesungguhnya mereka yang duduk di kursi-kursi penting parlemen tidaklah pantas untuk dimuliakan, terlalu banyak fakta dan sejarah yang menunjukan mereka tidak mulia.”

*Penulis adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Rovki Muhammad Akbar.

Pos terkait

Plt Ketua DPRA Safaruddin ucapan selamat Idul Fitri 1443 H