Legislatif dan Eksekutif Simeulue Kompak Sambangi KPK RI, Ini Harapan Ketua DPRK Rasman

Simeulue, Acehglobal – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta pada Rabu (18/12/2024).

Kunjungan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ketua DPRK Simeulue, Rasmanuddin H. Rahamin, SE, saat dihubungi Acehglobal, Jumat (20/12/2024), membenarkan kunjungan tersebut.

“Untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, DPRK Simeulue menjalin sinergi strategis dengan KPK,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Rasman menegaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di lantai 16 Gedung KPK tersebut merupakan momen penting. Selain dihadiri oleh seluruh anggota DPRK Simeulue, pertemuan itu juga melibatkan Pj Sekda Simeulue, Kepala Inspektorat, dan Sekretaris Dewan (Setwan) Simeulue.

Dalam sambutannya di KPK, Rasman menyampaikan apresiasinya kepada lembaga antikorupsi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terjalin dengan KPK. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan di Simeulue berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Menurut Rasman, DPRK Simeulue tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Rasman juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Hadirnya unsur eksekutif dalam kunjungan ini, seperti Pj Sekda Simeulue, Kepala Inspektorat, dan Setwan, diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah.

“Kehadiran legislatif dan eksekutif ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Simeulue,” ujar Rasman.

Rasman juga menyebut bahwa sinergi dengan KPK diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait pencegahan korupsi, pengelolaan keuangan, dan pengawasan proyek pembangunan.