“Slogan Meutaloe Wareh Pj Walikota Banda Aceh terkesan bohong dalam pelaksanaannya,” kata Jhon Jasdi.
Banda Aceh – Penunjukan ASN sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah diharapkan menjadi pondasi untuk menghadirkan netralitas pemerintahan menjelang pemilu 2024. Penegasan netralitas politik berulang kali sudah disampaikan oleh KASN maupun Mendagri.
Bahkan dalam amanah yang disampaikan Mendagri oleh Pj Gubernur Aceh saat pelantikan Pj Walikota Banda Aceh juga salah satunya berkaitan dengan persoalan netralitas politik.
“Cerita wara wiri larangan pejabat kota yang bersilaturrahmi ke mantan Walikota yang sempat heboh, ternyata memang bukan sebatas isu. Kini justru persoalan itu semakin kejam terdengarnya, beredar isu pejabat Pemko yang bersilaturrahmi di warkop sekalipun misalkan dengan mantan Walikota, malah terancam mutasi. Bahkan suguhan fakta pejabat yang membantah adanya larangan dari Pj Walikota bersilaturrahmi ke mantan Walikota itu juga terbukti kini sudah dimutasi,” kata ketua FPMPA, Muhammad Jasdi dalam rilis yang diterima Acehglobalnews, Kamis (19/1/2023).
Menurut pria yang akrab disapa Jhon Jasdi itu, terkesan ada pertentangan politik yang sengaja dibangun untuk menyudutkan mantan Walikota yang dinilai berpotensi ikut kembali dipercaturan pilkada kota bahkan provinsi.
“Tak hanya itu, di beberapa kali kesempatan kabarnya Pj Walikota selalu melemparkan bola kesalahan kepada Walikota sebelumnya. Seakan ada upaya pembunuhan karakter secara politik yang juga melibatkan Pj Walikota Banda Aceh. Ini harus diperjelas dan diklarifikasi langsung oleh penjabat walikota Banda Aceh, karena sejak isu wara wiri dulu tak pernah ada penjelasan dari Bakri Siddiq sebagai pemegang pucuk kepemimpinan di kota,” ujarnya.
Menurut Jhon Jasdi, jika tak ada klarifikasi tegas dari Pj Walikota langsung, maka ini menunjukkan bahwa isu yang beredar terkait larangan hingga ancaman mutasi berdasarkan laporan atau foto yang dikirim ke Pj Walikota itu benar adanya.
“Hal itu juga akan semakin memperjelas adanya tunggangan politik yang menggerakkan kepemimpinan Pj Walikota, dan potensinya berasal dari lawan politik Pj Walikota. Politik pemutusan silaturrahmi dan perpecahan seperti itu selain berpotensi memecahbelah masyarakat juga berpotensi mengkhianati slogan yang diumbar Pj Walikota itu sendiri,” jelasnya.
Jhon Jasdi menyebutkan, slogan yang dibawa Pj Walikota, tentang Banda Aceh Meutaloe Wareh gaseh meugaseh bila meubila yang sempat didengungkan Bakri Siddiq itu malah berpotensi dikhianatinya sendiri.
“Meutaloe wareh apanya jika justru malah merusak silaturrahmi. Jika tak ada api tak mungkin ada asap, kalau tak ada arahan atau perintah, maupun ucapan dan tanggapan oleh Pj Walikota sendiri, mana mungkin ada yang mewanti-wanti dan memata-matai sedemikian rupa. Sehingga kesannya Banda Aceh meutaloe wareh yang dihembuskan sebagai sebuah slogan malah terkesan bohong dalam pelaksanaan,” katanya.
Dia juga mengingat Pj Walikota Banda Aceh untuk tidak terseret kepentingan politik praktis 2024 dan tetap menjaga netralitas.
“Publik semua tau ada hubungan khusus antara Pj Walikota dengan partai tertentu, sehingga hampir setiap kegiatan selalu didampingi oleh politisi partai tersebut dan dibeberapa kesempatan bahkan acara reses partai itu juga dihadiri oleh Pj Walikota. Tapi tentunya Pj Walikota Bakri Siddiq harus selektif jangan sampai terseret-seret kepentingan politik 2024. Jika itu terus terjadi maka publik patut meragukan netralitas Pj Walikota secara politik dan hal itu telah mengangkangi pesan mendagri,” lanjut Jhon.
Jhon juga mempertegas, jika Pj Walikota Bakri Siddiq ingin memainkan peran politik praktis maka ada eloknya buka baju ASN dan ikut jadi kader parpol lalu mencalonkan diri pada pemilu.
“Kita sedang kumpulkan semua fakta-fakta keberpihakan politik Pj Walikota Bakri Siddiq dan akan kita laporkan ke Mendagri. Bahkan jika mendagri mengabaikan laporan itu karena yang bersangkutan adalah pejabat eselon mendagri, kita bakal surati dan laporkan persoalan netralitas politik Pj Walikota ini ke presiden,” tegasnya. (*)
