FPMPA Ingatkan Bakri Siddiq Tidak Terseret Kepentingan Politik 2024

Kamis, 19 Januari 2023 | 16:03

“Slogan Meutaloe Wareh Pj Walikota Banda Aceh terkesan bohong dalam pelaksanaannya,” kata Jhon Jasdi.

Banda Aceh – Penunjukan ASN sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah diharapkan menjadi pondasi untuk menghadirkan netralitas pemerintahan menjelang pemilu 2024. Penegasan netralitas politik berulang kali sudah disampaikan oleh KASN maupun Mendagri.

Bahkan dalam amanah yang disampaikan Mendagri oleh Pj Gubernur Aceh saat pelantikan Pj Walikota Banda Aceh juga salah satunya berkaitan dengan persoalan netralitas politik.

“Cerita wara wiri larangan pejabat kota yang bersilaturrahmi ke mantan Walikota yang sempat heboh, ternyata memang bukan sebatas isu. Kini justru persoalan itu semakin kejam terdengarnya, beredar isu pejabat Pemko yang bersilaturrahmi di warkop sekalipun misalkan dengan mantan Walikota, malah terancam mutasi. Bahkan suguhan fakta pejabat yang membantah adanya larangan dari Pj Walikota bersilaturrahmi ke mantan Walikota itu juga terbukti kini sudah dimutasi,” kata ketua FPMPA, Muhammad Jasdi dalam rilis yang diterima Acehglobalnews, Kamis (19/1/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Jhon Jasdi itu, terkesan ada pertentangan politik yang sengaja dibangun untuk menyudutkan mantan Walikota yang dinilai berpotensi ikut kembali dipercaturan pilkada kota bahkan provinsi.

“Tak hanya itu, di beberapa kali kesempatan kabarnya Pj Walikota selalu melemparkan bola kesalahan kepada Walikota sebelumnya. Seakan ada upaya pembunuhan karakter secara politik yang juga melibatkan Pj Walikota Banda Aceh. Ini harus diperjelas dan diklarifikasi langsung oleh penjabat walikota Banda Aceh, karena sejak isu wara wiri dulu tak pernah ada penjelasan dari Bakri Siddiq sebagai pemegang pucuk kepemimpinan di kota,” ujarnya.

Menurut Jhon Jasdi, jika tak ada klarifikasi tegas dari Pj Walikota langsung, maka ini menunjukkan bahwa isu yang beredar terkait larangan hingga ancaman mutasi berdasarkan laporan atau foto yang dikirim ke Pj Walikota itu benar adanya.

“Hal itu juga akan semakin memperjelas adanya tunggangan politik yang menggerakkan kepemimpinan Pj Walikota, dan potensinya berasal dari lawan politik Pj Walikota. Politik pemutusan silaturrahmi dan perpecahan seperti itu selain berpotensi memecahbelah masyarakat juga berpotensi mengkhianati slogan yang diumbar Pj Walikota itu sendiri,” jelasnya.