Blangpidie – Aktivis Masjid sekaligus Praktisi Wakaf, Nashrullah HS, SHI., M.Ag, menaruh harapan besar pada proses seleksi pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masa khidmat 2026-2031.
Menurut Nashrullah, momen seleksi ini harus dijadikan batu pijakan untuk memperkuat peran ulama dalam membimbing kehidupan masyarakat, menjaga marwah syariat Islam, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“MPU memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Abdya. Sebagai lembaga permusyawaratan ulama, MPU berperan memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan, dan masukan keagamaan kepada pemerintah serta masyarakat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan umat dan penerapan syariat Islam,” ujar Nashrullah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2026).
Ia berharap, calon pengurus MPU Abdya yang mengikuti uji mampu baca kitab kuning dan yang terpilih, tak hanya memahami ajaran Islam secara tekstual, namun juga kontekstual, berwawasan dan mencerdaskan.
“Sehingga peran MPU tak lagi sekedar menerbitkan fatwa kapan 1 Ramadhan dan Syawal, atau Zakat Fitrah harus dengan beras atau boleh dengan uang, namun peran MPU hendaknya lebih dari itu semua,” ungkapnya.
Akhir-akhir ini, lanjut Nashrullah, terjadi kecenderungan pelemahan nilai-nilai syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat Abdya.
Di antaranya yakni mulai maraknya masyarakat yang mengabaikan tata cara berpakaian Islami, hingga merajalelanya judi online.
“Ada penyakit masyarakat judi online yang semakin meningkat, hingga warung kopi menjadi tempat berkumpul mendengarkan azan berkumandang dari kejauhan,” kata Nashrullah.
Tak hanya itu, fenomena maraknya rentenir yang berkeliaran hingga ke pemukiman warga juga menjadi perhatian serius.
“Kemudian, fenomena lainnya, rentenir hilir mudik masuk kampung keluar kampung menebar jaring untuk menjerat masyarakat,” sebutnya.
Ia juga menyoroti penggunaan fasilitas publik seperti lapangan dan jalanan yang dijadikan sarana olahraga, namun bergeser menjadi ajang pertunjukan busana ketat, dan tak menutup aurat.
“Belum lagi pertumbuhan LGBT dan HIV/AIDS yang meningkat dalam senyap,” sambung Nashrullah.
Di samping itu, tingkat kesadaran perangkat desa maupun warga untuk memakmurkan masjid juga dirasakan semakin menurun.
“Kesadaran perangkat dan masyarakat untuk memakmurkan masjid yang tak hanya ramai di shalat 3 rakaat,” kritiknya.
Guna menyikapi berbagai persoalan sosial-keagamaan tersebut, Nashrullah menegaskan perlunya langkah konkret dan kolaboratif dari MPU.
“Semua itu membutuhkan tausiah, nasihat dan arahan MPU yang dapat dituangkan dalam aksi nyata berdampingan dengan Perbup Abdya Nomor 41 Tahun 2025 dalam hal Peukong Agama di bumi Sigupai,” paparnya.
Ia berharap kepengurusan MPU Abdya yang baru kelak mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat dan menjaga persatuan umat.
“Hendaknya mampu menyatukan berbagai afiliasi ummat, meningkatkan persatuan dan persaudaraan, melahirkan kerja nyata yang memperkuat kehidupan keagamaan, menjaga nilai-nilai syariat Islam, serta membangun masyarakat Aceh yang berilmu, berakhlak, dan bermartabat,” pungkasnya. (*)
