BANDA ACEH – Hampir setahun Pj Gubernur Achmad Marzuki memimpin Aceh, jangankan bicara kemajuan justru kondisi Aceh semakin amburadur dan memilukan. Jika hal ini terus dibiarkan, selain membuat tingkat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi, juga marwah pemerintah pusat akan tergadaikan.
“Di bawah kepemimpinan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, kondisi Aceh semakin memprihatinkan bahkan terkesan seperti tanpa adanya seorang kepala daerah. Demi marwah pemerintah pusat di mata rakyat, kita meminta agar Pj Gubernur Achmad Marzuki segera diganti,” ungkap koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba, dalam rilisnya kepada Acehglobalnews, Jum’at (7/4/2023).
Hasbar mengatakan, Mendagri sebenarnya sudah melakukan evaluasi 6 (enam) bulan Achmad Marzuki menjabat, bahkan 4 dari 6 indikator yang menjadi poin yang dinilai juga dalam kondisi memprihatinkan dan berada dalam zona merah, diantaranya inflasi, tingkat kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Dia memaparkan angka kemiskinan Aceh 14,75 % pada september 2022 dan tertinggi di Sumatera. Jika kita lihat Tingkat kemiskinan ekstrem di Aceh mencapai 162.805 jiwa atau 4,5 persen sementara rata-rata nasional hanya 1,7%.
“Belum lagi bicara stunting, jika rata-rata nasional 21,6 persen dengan P3DN 40 persen. Aceh malah berada pada angka 31,2 persen dan realisasi P3DN Pemda berada pada angka 65,76 persen,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Hasbar, jika bicara pengangguran rata-rata nasional 5,86 persen, Aceh berada pada angka 6,17 persen. Sementara, tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh 3,50 persen, di bawah rata-rata Sumatera yang berada di angka 5,7 persen.
Disamping itu, jika dilihat dari segi penegakan Syariat Islam merupakan kekhususan Aceh, juga ditemukan beberapa catatan memilukan juga terjadi di Aceh.
“Lonjakan tertinggi kasus HIV/AIDS di Aceh terjadi pada 2022 yakni 277 kasus. Dengan rincian penderita HIV 210 kasus dan AIDS sebanyak 67 orang. Bahkan 56 persen disebabkan oleh homo seksual. Belum lagi persoalan HIV itu terus meningkat di tahun 2023 yang disebabkan oleh kurang pedulinya pemerintah Aceh terhadap penegakan syariat islam, terkesan terjadinya pembiaran terhadap praktek pergaulan bebas, narkoba hingga homo seksual hingga kemungkinan lonjakan HIV/AIDS semakin mengkhawatirkan,” ulasnya.
Selain itu, Trend buang bayi semakin meningkat, pada tahun 2022 tercatat 36 kasus dan dalam 3 hari terakhir saja sudah ada 2 kasus baru pembuangan bayi di wilayah Kajhu Aceh Besar dan Pango Kota Banda Aceh.
“Belum lagi beberapa waktu lalu ditemukan penjualan daging babi dan daging anjing di Aceh. Kenapa hal itu bisa terjadi?karena komitmen pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Achmad Marzuki terhadap penegakan syariat islam yang merupakan amanah kekhususan Aceh yang termaktub dalam UUPA dan Qanun Syariat islam sangat lemah, sehingga pelanggaran dan pengabaian syariat islam semakin menjadi-jadi,” beber Hasbar.
Menurut KPA, selama memimpin Aceh selain abai terhadap kondisi rakyat Aceh, Achmad Marzuki terlihat hanya sibuk dengan memperbanyak kehadiran tambang.
“Kita menduga ada corporate kuat yang memback up AM, sehingga kesannya AM lebih mementingkan kepentingan elit dan pembisnis yang hanya ingin mengeruk SDA Aceh ketimbang masyarakat sendiri. Wajar saja jika pemerintah Aceh berjalan seperti tanpa adanya nahkoda selama ini,” kata Hasbar.
DPRA dan Tokoh Aceh Diminta Tidak Jual Aceh kepada Orang Luar
Menjelang berakhirnya masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh, KPA berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan sejumlah tokoh di Aceh dapat bersikap tegas demi kemaslahatan rakyat dan menyelamatkan Aceh dari keterpurukan.
“Kita berharap DPRA tak lagi menjual nasib Aceh kepada orang luar. Perlu dilihat yang namanya orang luar ketika diberikan amanah memimpin maka kecintaannya terhadap rakyat Aceh juga wajar diragukan. Apalagi, pihak luar sangat minim secara moril untuk bertanggung jawab kepada rakyat. Toh ketika masanya berakhir dia juga akan kembali ke kampung halamannya,” kata Hasbar.
Sungguh disayangkan, tambah Hasbar, ketika kita orang Aceh lebih mempercayakan kepemimpinan Aceh kepada orang lain yang tak ada kaitannya dengan Aceh dan hanya ingin mengeruk SDA di bumi serambi Mekkah ini.
“Siapa yang bertanggung jawab ketika Aceh semakin amburadur? Untuk itu, kita meminta masyarakat agar melihat fraksi mana saja di DPRA yang peduli Aceh dan yang mana yang membiarkan Aceh kembali dikendalikan orang luar Aceh, fraksi partai mana saja di DPRA yang rela Aceh semakin terpuruk hanya demi mendapatkan jatah pokir, itu harus menjadi catatan bagi masyarakat Aceh,” tegasnya.
Di samping itu, kata Hasbar, penentuan lanjut atau digantinya Pj Gubernur Aceh akan menjadi pertaruhan marwah pemerintah pusat di mata rakyat Aceh.
“Kita yakin dan percaya, presiden Jokowi yang notabenenya pernah 2 tahun lebih di Aceh sangat peduli dengan nasib Aceh dan tak bakal membiarkan Aceh semakin terpuruk. Masyarakat berharap presiden dengan segenap kebijaksanaannya segera mengganti Achmad Marzuki dengan putra Aceh yang mampu dan memiliki integritas untuk memajukan Aceh,” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
