Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
Hukrim

DPR Aceh Singkil Gelar RDP, YARA: Terlalu Berlebihan

82
×

DPR Aceh Singkil Gelar RDP, YARA: Terlalu Berlebihan

Sebarkan artikel ini
Ketua YARA Aceh Singkil, Kaya Alim (Foto: Istimewa)

Singkil, Acehglobal — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait dugaan pengancaman antara Pj Bupati Aceh Singkil dengan salah seorang warga di Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan oleh DPRK Aceh Singkil itu, ikut ditanggapi oleh Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim, Jumat (31/5/2024).

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Menurut Kaya Alim, hal yang dilakukan oleh DPRK Aceh Singkil itu terlalu berlebihan. Sebab, masih banyak persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak tapi DPRK hanya diam. Salah satu contohnya mengenai banyaknya perusahaan perkebunan yang belum merealisasikan kebun plasma tapi DPRK Aceh Singkil hanya terkesan menonton bak layar lebar.

Baca Juga :   Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, Keusyik di Aceh Utara Dipolisikan

Selain itu, adanya informasi dua Desa di Aceh Singkil yang nyaris masuk penjara karena mengambil buah berondolan untuk sesuap nasi, tapi anggota DPRK dalam hal ini Ketua tidak pernah memanggil pihak perusahaan dan melakukan Rapat Dengar Pendapat.

“Ini ada apa, masalah kepentingan masyarakat banyak, para anggota khususnya Ketua DPRK hanya diam tak melakukan RDP. Jangan karena tidak sejalan dengan Pj Bupati langsung di RDP,” ungkap Kaya Alim.

Baca Juga :   Keuchik Lhok Gayo Abdya Dilaporkan ke Polda Aceh, LIN Ungkap Sejumlah Masalah

Kaya Alim pun mempertanyakan apakah pelaksanaan RDP yang kabarnya dilaksanakan Jum’at (31/5), sesuai dengan aturan tata tertib DPRK. Sebab, permasalahan yang akan di RDP kan nanti siang tidak menyangkut kebijakan pemerintah melainkan masalah pribadi.

Lanjut Alim, kalau RDP yang sifatnya ingin mengetahui itu memang haknya DPRK. Tapi, kalau sampai isu ini selalu buming di tengah masyarakat hal itu sama saja mempertontonkan ketidakharmonisan antara Eksekutif dengan Legislatif.

Baca Juga :   Akademisi UIN Ar-Raniry Diduga Rangkap Jabatan di MPA, YARA Surati Rektor

“Jadi, menurut hemat kami, lebih fokus saja bagaimana memanfaatkan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja.

Memang DPR punya fungsi pengawasan, dan tetap melakukan kontrol ke pemerintah tapi jangan terlalu berlebihan. Permasalahan kepentingan masyarakat banyak di diamkan, masalah kecil diperbesar. Apalagi, kata Alim, kedua belah pihak sudah duduk berjabat tangan itu artinya sudah selesai,” ungkapnya Alim.(*)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News