Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
BeritaDaerah

DPRA Ajak Eksekutif dan Forbes Kerja Kolaboratif Advokasi Empat Pulau yang Hilang

225
×

DPRA Ajak Eksekutif dan Forbes Kerja Kolaboratif Advokasi Empat Pulau yang Hilang

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, S.Sos, MSP

Banda Aceh, AcehGlobalNews – Beralihnya status kepemilikan empat pulau dari wilayah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara (Sumut) mendapat perhatian serius dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Karena itu, DPRA mengajak Pemerintah Aceh, serta Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh untuk segera melakukan advokasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mengembalikan status pulau tersebut.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

“Kita harus melakukan koordinasi dengan Kemendagri perihal status keempat pulau tersebut. Apa yang membuat keempat pulau itu menjadi milik Sumatera Utara,” kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin SSos MSP di Banda Aceh, Senin (23/5/2022).

Baca Juga :   Safaruddin Ingatkan Rekanan Proyek GOR Abdya Bangun Sesuai Spek

Adapun keempat pulau yang berpindah wilayah administrasi berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022 yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan dengan keluarnya Kepmendagri tersebut menandakan selama ini ada miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Kemendagri dalam mempertahankan status empat pulau itu.

Sebab, Pemerintah Aceh sudah lima kali menyurati Kemendagri tapi tidak mendapat respon positif. “Makanya saya mengajak teman-teman DPRA, ayo bentuk tim bersama Pemerintah Aceh melakukan advokasi ke Kemendagri,” ujar Safaruddin.

Safaruddin meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi. Yang dibutuhkan sekarang kerja kolaboratif untuk mengembalikan status empat pulau yang berada di wilayah Aceh Singkil itu.

Baca Juga :   Ketua TP PKK Aceh Minta Kader PKK Gampong Bangun Pondasi Keluarga Sejahtera

“Ini bicara wibawa dan juga bicara konstitusional, hak dari wilayah yang dimiliki sesuai dengan MoU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Batas wilayah itu yang harus kita hormati,” tegasnya.

“Kita pegangnya tapal batas sesuai MoU Helsinki pada angka 1.1.4 yaitu perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Sekarang kita (DPRA) sedang reses, setelah reses advokasi ini menjadi tugas pertama kita yang harus kita selesaikan,” sebut Politisi muda asal Abdya ini.

Baca Juga :   Warga Gampong Padang Hilir Susoh Apresiasi Pokir Dewan Safaruddin

Di samping itu, Safaruddin juga meminta pihak Kemendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Sumut agar tidak terjadi gesekan yang bisa menganggu keharmonisan yang sudah terbangun selama ini.

Terlebih selama persiapan PON dan bentuk kegiatan lain dengan Pemerintah Sumut, belum pernah ada gesekan apapun. Jangan sempat ini menjadi pintu persoalan baru, sehingga komunikasi yang baik di antara dua provinsi ini menjadi rusak.

“Kita tidak perlu memperdebatkan siapa salah. Sekarang segera lakukan advokasi. DPRA dengan semangat yang kita miliki mengajak Pemerintah Aceh untuk lakukan advokasi secara bersama-sama,” ajak Safaruddin.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *