Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
BeritaPolitik

Ganjar: Pejabat Publik yang Ikut Pilpres Sebaiknya Mundur

601
×

Ganjar: Pejabat Publik yang Ikut Pilpres Sebaiknya Mundur

Sebarkan artikel ini
Ganjar Pranowo saat berdialog dengan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024).(Foto : Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya).

Magetan — Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan menteri-menteri maupun pejabat publik yang ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk mundur dari jabatannya.

Saran itu disampaikan Ganjar usai ditanya soal sikap Fraksi PDI-P DPRD Solo yang meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan walikota karena kerap cuti untuk kampanye.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Selain Gibran, Ganjar juga menyarankan agar cawapres pendampingnya, Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mundur.

Baca Juga :   Sosialisasi KMB di Sakti, Kepala Kemenag Pidie Sampaikan Pesan Moderasi

Disamping Mahfud, pejabat publik yang berkontestasi di Pilpres 2024 adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya juga disarankan mundur.

“Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga,” kata Ganjar di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024) usai bertemu para peternak ayam telur.

Ganjar mengatakan, hanya dirinya dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tidak memiliki jabatan publik apapun pada Pemilu 2024.

Baca Juga :   200.000 Ton Beras Asal Vietnam Tiba di Aceh

“Kan cuma saya sama Mas Anies saja yang tidak sedang menjabat gitu ya,” imbuhnya.

Meski begitu, Ganjar mengingatkan, aturan yang berlaku pada saat ini tidak mengharuskan pejabat publik yang ikut kontestasi politik nasional untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, Ganjar menilai, mundurnya pejabat publik dari jabatannya saat maju Pilpres akan lebih etis dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

“Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian tidak akan fokus pada pekerjaannya. (Padahal) kalau mundur, selesai,” tutur mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Baca Juga :   Jembatan Penghubung Dua Desa di Abdya Butuh Perhatian Pemerintah

Sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD Solo mengusulkan agar Gibran mundur dari jabatannya. Hal ini menyusul seringnya Gibran mengajukan cuti untuk keperluan kampanye sebagai cawapres.

“Jadi kami fraksi dan beberapa pengurus melakukan kajian dan beberapa aspek. Seringnya cuti (Gibran) menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan efisien,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Solo, Y.F Sukasno, Selasa (16/1/2024).

Terbaru pada pekan ini, Gibran telah melakukan cuti selama 3 hari pada Senin (15/1/2024) hingga Rabu (17/1/2024) untuk melakukan kampanye di wilayah DKI Jakarta. Dan sebelumnya, juga sering melakukan izin cuti.(*)

Sumber : Kompas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *