Jakarta – Lembaga Survei Poltracking Indonesia melakukan survei terbaru terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dari hasil survei tersebut, tercatat tren kepuasan (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan signifikan.
Menurut Poltracking, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan kabinet Merah Putih itu sempat bertengger di angka 78,1 persen pada Oktober 2025 lalu.
Namun, angka tersebut perlahan-lahan menurun ke 58,4 persen pada Juli 2026, dan kembali merosot menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Hasil survei nasional itu dirilis Poltracking Indonesia, pada Senin (31/8/2026).
Lembaga survei nasional ini mengukur penurunan angka kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran melalui survei yang diselenggarakan pada pertengahan Agustus 2026 dengan metode stratified multistage random sampling.
Pengambilan data lapangan berlangsung pada 14 – 20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden (margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%).
Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berbasis DPT 2024 dan stratifikasi jenis kelamin.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih lewat wawancara tatap muka berbasis aplikasi, di mana setiap pewawancara menjangkau 10 responden di tiap desa/kelurahan terpilih.
Adapun maksud dan tujuan dari riset nasional ini adalah untuk mengukur kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun usia pemerintahannya pada Oktober 2026.
Poltracking Indonesia mencatat ada 5 Faktor Pemicu Penurunan Tren Kepuasan Publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tekanan Ekonomi dan Melemahnya Daya Beli
Sebanyak 44,3% masyarakat mengeluhkan harga bahan pokok mahal. Di sisi lain, 62,5% pengeluaran keluarga membengkak dibanding pendapatan (58,7%).
Sulitnya Lapangan Kerja
Sebanyak 57,3% publik menilai pemerintah gagal menurunkan angka pengangguran dan 51,6% menilai belum berhasil membuka lapangan kerja.
Problem Implementasi Program Prioritas
Polemik operasional pada MBG dan ketidakjelasan efektivitas KDMP.
Rendahnya Kinerja Menteri & Komunikasi Publik
Kinerja menteri di bawah 50% serta gaya komunikasi pejabat yang terkesan pasif dan defensif.
Menurunnya Persepsi Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Penegakan hukum dinilai tidak baik oleh 46,5% publik serta pemberantasan korupsi dinilai buruk oleh 45,5% publik akibat maraknya persaingan antar-institusi dan oknum terjerat kasus.
Menanggapi fenomena ini, Direktur Poltracking Indonesia Hanta Yudha menyoroti pula masalah politik checks and balances serta komunikasi kepemimpinan.
“Konsensus merangkul hampir semua partai politik memang menciptakan stabilitas, tetapi dampaknya kita kehilangan keberadaan oposisi kritis di parlemen. Di saat yang sama, timbul persepsi publik mengenai sinyal-sinyal disharmoni dan gestur canggung antara Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mengganggu Stabilitas Nasional,” kata Hanta Yudha, Senin (31/8/2026). (*)
