Jakarta – Lembaga Survei Poltracking Indonesia melakukan survei terbaru terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dari hasil survei tersebut, tercatat trend penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan rilis hasil survei Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026), menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran merosot tajam menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Sementara hasil survei sebelumnya, pada Oktober 2025 kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran sempat berada di angka 78,1 persen, namun berangsur turun ke 58,4 persen pada Juli 2026. Dan, kini anjlok ke level 55,1 persen.
Guna mengatasi tren penurunan kepuasan publik dan memulihkan efektivitas roda pemerintahan Prabowo-Gibran, Lembaga Survei Poltracking Indonesia merumuskan 5 Formula Agenda Perbaikan Kinerja Pemerintah yang komprehensif.
Langkah perbaikan ini dirumuskan berdasarkan temuan survei nasional Poltracking Indonesia yang digelar pada pertengahan Agustus 2026 (pengambilan data 14 – 20 Agustus 2026) menggunakan metode stratified multistage random sampling. Survei ini melibatkan 1.220 responden dengan margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Klaster survei menjangkau secara proporsional 38 provinsi di Indonesia berdasarkan data DPT 2024. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung menggunakan aplikasi oleh pewawancara terlatih, dengan alokasi 10 responden per desa/kelurahan terpilih.
Maksud dan tujuan utama dari survei ini adalah untuk mengukur kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun usia pemerintahannya pada Oktober 2026.
Berikut adalah 5 poin solusi strategis yang ditawarkan oleh Poltracking Indonesia:
1. Menjaga Daya Beli & Memperluas Lapangan Kerja
Memperbanyak program jaring pengaman sosial seperti BLT untuk menahan goncangan ekonomi kelompok rentan serta menahan kenaikan tarif/pajak/BBM.
2. Evaluasi Menyeluruh Program Prioritas (MBG & KDMP)
Melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir. Program MBG disarankan diprioritaskan khusus untuk wilayah 3T atau dikonversi menjadi Bantuan Tunai Gizi (BLT Gizi).
3. Perombakan Kabinet (Reshuffle) & Penguatan Komunikasi
Melakukan reshuffle radikal terutama pada menteri bidang Ekonomi dan Hukum dengan mengedepankan kriteria teknokratik dan profesionalitas, serta memperkuat sosok Menko sebagai bumper isu publik.
4. Penguatan Penegakan Hukum & Pemberantasan Korupsi
Penindakan tegas terhadap oknum penegak hukum bermasalah, meniadakan rivalitas antar-institusi, serta konsistensi Presiden dalam memberantas korupsi di lingkaran kekuasaan.
5. Menghidupkan Checks and Balances & Harmonisasi Pemimpin
Membiarkan partai seperti PDIP, NasDem, dan PKS tetap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi oposisi kritis yang sehat. Selain itu, Presiden dan Wapres harus tampil solid serta membagi porsi otoritas kerja secara jelas.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha menyimpulkan bahwa kunci perbaikan pemerintahan terletak pada keberanian mengeksekusi solusi ini secara nyata.
“Pemerintah harus bijak menjadikan masukan dan kritik publik sebagai kompas utama. Dengan melakukan perombakan menteri yang berkinerja rendah, membenahkan komunikasi publik, menghidupkan fungsi checks and balances parlemen, serta menjaga daya beli masyarakat bawah, kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan dapat dipulihkan kembali,” pungkas Hanta Yudha. (*)
