Jakarta – Dua program unggulan Kabinet Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mendapat sorotan dan evaluasi kritis dari masyarakat Indonesia.
Berdasarkan rilis hasil survei Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026), meski popularitas program MBG sangat tinggi mencapai 93,9 persen, angka ketidakpuasan publik atas eksekusinya justru melampaui tingkat kepuasan.
Di antara publik yang tahu program MBG, sebanyak 49,2 persen menyatakan tidak puas, sementara yang menyatakan puas sebesar 46,4 persen.
Bahkan, sebanyak 44,6 persen publik menilai program MBG tidak perlu dilanjutkan, berbanding 42,1 persen yang meminta tetap dilanjutkan.
Permasalahan utama MBG yang dikeluhkan masyarakat meliputi kurangnya kualitas rasa dan gizi makanan (19,6%), lauk tidak cocok (19,6%), kasus keracunan makanan (12,1%), hingga porsi yang kurang (6,6%).
Kondisi serupa juga dialami program KDMP, di mana 55,6 persen publik tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian desa secara berkelanjutan.
Survei nasional Poltracking Indonesia ini diselenggarakan pada pertengahan Agustus 2026 menggunakan metode stratified multistage random sampling.
Pengambilan data lapangan dilakukan pada 14 – 20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden (margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%).
Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional sesuai data DPT 2024 dengan stratifikasi jenis kelamin pemilih.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dibantu teknologi aplikasi, dengan porsi 10 responden per desa/kelurahan terpilih.
Maksud dan tujuan digelarnya survei ini secara umum adalah untuk mengukur kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun usia pemerintahannya pada Oktober 2026.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha mengungkapkan bahwasanya persoalan implementasi dan kelemahan eksekusi di lapangan menjadi penyebab utama munculnya sentimen negatif publik tersebut.
“Program MBG yang sempat menjadi komoditas politik utama saat Pilpres justru menuai banyak masalah di lapangan, mulai dari kualitas makanan rendah, keracunan massal, hingga kasus korupsi yang menyangkut oknum pejabat. Sementara untuk KDMP, fenomena pembangunan fisik yang terkesan dipaksakan di lokasi tidak strategis hingga pelatihan bernuansa militeristik justru membuat publik semakin tidak yakin,” jelas Hanta Yudha. (*)
