Banda Aceh — Jajaran Polresta Banda Aceh sukses membongkar praktik kejahatan penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum polresta setempat.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 7 orang tersangka berhasil diringkus bersama barang bukti BBM bersubsidi seberat total 2 ton lebih dalam kurun waktu kurang dari sebulan.
Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kasat Reskrim, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, di Banda Aceh, Selasa (17/11/2026) siang.
Dizha menjelaskan, penangkapan ini merupakan hasil dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang digencarkan oleh Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Banda Aceh terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026.
“Bahwa pengungkapan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan secara rutin yang ditingkatkan yang dilaksanakan selama 28 hari, dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 15 November 2026. Ini hanya 28 hari, tetapi tetap kita akan lakukan terus kegiatan ini,” tegas Dizha kepada awak media.
Dari operasi senyap selama 28 hari tersebut, polisi mencatat ada empat kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap. Total barang bukti yang disita mencapai 2.044,5 liter atau sekitar 2 ton, yang terdiri atas 1.658,5 liter Bio Solar dan 386 liter Pertalite.
Selain mengamankan ribuan liter bahan bakar bersubsidi dan 7 orang tersangka yang kini harus mendekam di sel tahanan, polisi turut menyita 4 unit kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda enam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi culas mereka.
Dizha membeberkan, keberhasilan membongkar sindikat penyelewengan BBM bersubsidi ini tidak lepas dari laporan serta keaktifan masyarakat.
Informasi terkait aktivitas mencurigakan serta antrean panjang kendaraan yang tidak wajar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pintu masuk bagi korps baju bhayangkara untuk melakukan penyelidikan.
“Dan didukung dengan informasi dan peran serta dari masyarakat menyampaikan kepada kita bahwa di SPBU ini terjadi antrean, tim turun dan melakukan penyidikan,” kata Dizha.
Akibat perbuatan melanggar hukum ini, ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Mereka terancam mendekam di jeruji besi selama maksimal enam tahun serta denda fantastis hingga Rp60 miliar.
Polresta Banda Aceh pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan indikasi kecurangan distribusi BBM di sekitar tempat tinggal mereka. (*)




