Palu — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menyoroti persoalan keserakahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat menyampaikan pidato Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta ribuan warga persyarikatan, Prof Haedar menegaskan bahwa keserakahan yang bersumber dari hawa nafsu jahat merupakan akar utama terjadinya perpecahan serta kerusakan di tengah masyarakat.
Dalam pidatonya yang bertema kebersamaan dan persatuan bangsa, Haedar membedah tiga dimensi utama yang harus dijaga keutuhannya oleh seluruh elemen bangsa, yakni dimensi sosial-budaya, dimensi ekonomi, serta dimensi politik.
Pada dimensi sosial-budaya, Prof Haedar menekankan pentingnya merawat kemajemukan bangsa melalui tradisi gotong royong, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi antarsuku maupun golongan sebagai modal sosial utama dalam membangun Indonesia.
Namun, modal sosial tersebut menghadapi ujian berat pada dimensi ekonomi akibat maraknya kesenjangan sosial di mana sebagian kecil kelompok menguasai sebagian besar kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Prof. Haedar memperingatkan bahwa ketimpangan tersebut berpotensi besar melahirkan oligarki ekonomi yang dapat merusak sendi-sendi persatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Dalam Al-Qur’an disebut kaila yakuna dulatam bainal agniya-i minkum, jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang,” ucap Prof Haedar di hadapan peserta Tanwir.
Selain merusak tatanan ekonomi, lanjut Haedar, keserakahan juga merambah ke dimensi politik melalui praktik oligarki politik dan kelompok yang mengalami lapar politik sehingga mudah memicu keretakan maupun perpecahan di tubuh bangsa.
Haedar menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia semestinya tetap berdiri tegak di atas nilai-nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, serta sila keempat Pancasila yang mengedepankan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ia juga mengingatkan kembali pesan Bung Hatta bahwa semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah politik kemakmuran bersama yang menolak keras segala bentuk individualisme, liberalisme, dan kapitalisme rakus.
Mengutip pandangan tokoh kemerdekaan sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan anggota BPUPKI Ki Bagus Hadi Kusumo, Prof Haedar menyebut sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat serta bangsa adalah hawa nafsu yang jahat.
“Setengah dari syahwat jahat itu adalah rakus dan tamak,” ujar Haedar mengutip peringatan keras tokoh pergerakan nasional tersebut.
Haedar menambahkan bahwa Muhammadiyah senantiasa berpegang pada prinsip Al-Qur’an untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta menolak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan yang merugikan kehidupan umat manusia.
Di akhir penyampaiannya, Haedar memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kuat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berani melakukan reformasi kebijakan strategis di bidang sumber daya alam demi mengatasi penyimpangan serta mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
