Blangpidie — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, kembali turun ke lapangan meninjau progres pengerjaan Jembatan Cot Seumantok di Kecamatan Babahrot, Kamis (19/11/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan komitmen perusahaan yang beroperasi di wilayah Babahrot dalam menuntaskan normalisasi sungai. Pasalnya, gerusan aliran banjir membuat kondisi jembatan tersebut terancam ambruk.
Dalam peninjauan tersebut, Safaruddin didampingi Wakil Bupati Zaman Akli, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, serta Kepala Kejaksaan Negeri Abdya Kardono. Turut hadir pula Kepala Dinas PUPR Abdya Rahwadi dan Kepala BPBK Abdya Mukhsin.
Sejumlah perusahaan yang diminta ikut terlibat dalam penanganan dampak banjir ini antara lain PT Juta Aceh Mining, PT Leuser Karya Tambang, PT Bumi Babahrot, PT Kenpura Alam Nanggroe, dan PT Mon Jambe. Selain itu, ada juga PT Cemerlang Abadi, PT Samira Makmur Sejahtera, PT Dua Perkasa Lestari, serta PT Watu Gede Utama.
Safaruddin menjelaskan, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah digelar bersama pihak perusahaan terkait penanganan banjir dan ancaman kerusakan Jembatan Cot Seumantok.
“Hari ini kita turun kembali ke lokasi untuk memastikan apakah pihak perusahaan benar-benar komit melaksanakan normalisasi sungai. Ini penting karena gerusan air saat banjir membuat Jembatan Cot Seumantok terancam ambruk,” ujar Safaruddin.
Ia menegaskan, seluruh perusahaan harus serius menyelesaikan pekerjaan normalisasi sungai tersebut. Safaruddin pun melontarkan peringatan keras akan mencabut izin operasional bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab itu.
“Ini tegas saya sampaikan, jika masih ada perusahaan yang abai terhadap penanganan banjir, saya pastikan akan menggunakan kekuatan politik saya untuk mencabut izin operasionalnya,” tegasnya.
Menurut Safaruddin, beban penanganan bencana tidak semestinya ditanggung pemerintah daerah seorang diri. Perusahaan yang menjalankan usaha di Abdya juga memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab sosial saat warga terdampak banjir.
Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak sekadar mengeruk keuntungan di daerah, tetapi juga hadir membantu ketika masyarakat dilanda musibah.
“Jangan hanya mengambil hasil dari daerah ini, tetapi ketika masyarakat mengalami musibah justru tidak mau peduli. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan, untuk memastikan keselamatan masyarakat dan melindungi fasilitas umum yang terancam akibat banjir,” katanya.
Safaruddin melanjutkan, bahwa Keselamatan warga serta kelancaran akses transportasi masyarakat adalah prioritas utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, penanganan di kawasan Babahrot harus berjalan maksimal dengan keterlibatan lintas pihak.
“Saya melihat masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya mengerjakan normalisasi sungai. Karena itu, mulai besok saya harap semua perusahaan benar-benar serius menyelesaikannya. Jika semua komit, paling tidak 10 hari pekerjaan ini sudah selesai semua,” pungkas Safaruddin. (*)




