Blangpidie – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Zaman Akli untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten setempat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel disiplin ASN dan Non ASN di halaman Kantor Bupati Abdya, Senin (9/2/2026).
Dalam apel tersebut, Safaruddin meminta semangat dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) Abdya, Dinas Kesehatan, serta seluruh Puskesmas, harus semakin ditingkatkan pada tahun 2026.
Safaruddin menilai, pelayanan yang adil dan profesional harus menjadi prinsip utama seluruh jajaran kesehatan daerah.
Ia menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas bukan hal sepele dan menyangkut langsung kepercayaan masyarakat.
“Jangan sempat terdengar lagi warga yang mengeluhkan adanya pilih kasih terkait pelayanan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang merasa di abaikan,” tegas Safar.
Memasuki awal tahun 2026, Safaruddin berharap semangat perubahan yang terus digaungkan pemerintah daerah Abdya dapat memberikan dampak nyata, terutama dalam sektor pelayanan publik.
Menurutnya, pelayanan kesehatan menjadi salah satu wajah utama pemerintah di mata masyarakat.
Safaruddin juga meminta agar tidak ada lagi ruang rawat inap di RSUD-TP Abdya yang tidak memenuhi standar kelayakan. Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien maupun keluarga pendamping.
“Sekarang tidak ada lagi fasilitas ruang kamar yang tidak layak, kalau masih ada, sampaikan, tahun ini akan kita bangun, begitu juga kebersihan fasilitas, tolong dijaga dan ditingkatkan,” jelasnya.
Selain fasilitas, Safaruddin turut menekankan pentingnya kebersihan lingkungan rumah sakit dan puskesmas. Ia mengingatkan bahwa kebersihan merupakan bagian tak terpisahkan dari kualitas pelayanan kesehatan yang baik.
Waktu untuk berbenah, lanjut Safaruddin, telah diberikan. Berbagai arahan dan perintah juga sudah disampaikan secara jelas, sehingga saat ini yang dibutuhkan adalah bukti nyata dari pelaksanaan di lapangan.
Tinggalkan Balasan