Banda Aceh — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh berkolaborasi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh menggelar seminar nasional refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi November 2025–2026, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, itu mengangkat tema Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan.

Seminar ini bertujuan mengevaluasi penanganan bencana, mengukur capaian rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memetakan tantangan yang masih membayangi pemulihan di Aceh.

Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman bencana ke depan.

Acara dipandu oleh Yarmen Dinamika dengan menghadirkan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, serta akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd., sebagai narasumber.

ADVERTISEMENT

Turut hadir Pj. Sekda Aceh, Taufik, bersama unsur organisasi pers seperti AJI, IJTI, SMSI, SPS, dan Akpersi. Sekitar 300 peserta juga mengikuti kegiatan ini, mulai dari mahasiswa, relawan RAPI, ORARI, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga wartawan.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menilai refleksi satu tahun bencana menjadi momentum penting untuk meninjau ulang penanganan bencana sekaligus melihat persoalan yang belum tuntas.

ADVERTISEMENT

Ia menyoroti terjadinya banjir dan tanah longsor berulang ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebelumnya belum rampung sepenuhnya. Menurutnya, kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh terkait akurasi data kebencanaan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan menghadapi potensi bencana susulan.

Meski demikian, Nasir tetap mengapresiasi kinerja Satgas PRR dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.

“Saya berharap seminar dan diskusi dapat menghasilkan masukan dan pemikiran konstruktif untuk memperkuat upaya pemulihan Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menekankan pentingnya memperkuat sistem komunikasi dan informasi saat kondisi darurat. Ia mencontohkan pengalaman bencana sebelumnya ketika listrik padam dan jaringan komunikasi terputus, sehingga informasi dari relawan radio menjadi rujukan penting bagi pemerintah untuk mengetahui situasi di wilayah terdampak.

ADVERTISEMENT

Safrizal secara khusus mengapresiasi peran Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI) yang membantu menyampaikan informasi awal bencana dari lokasi yang sulit dijangkau.

Ia juga mengingatkan bahwa kerentanan Aceh terhadap bencana hidrometeorologi dipengaruhi curah hujan ekstrem, kondisi tanah, dan karakteristik geografis.

“Kawasan perbukitan dan lereng di Aceh memiliki kerentanan terhadap tanah longsor. Ketika hujan ekstrem berlangsung dalam durasi panjang, tanah menjadi jenuh air, aliran permukaan meningkat, dan sungai berpotensi meluap dengan membawa material dari kawasan hulu ke permukiman,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Safrizal menegaskan penanganan bencana tidak boleh berhenti saat kejadian berlangsung, melainkan harus dibarengi mitigasi berkelanjutan, sistem peringatan dini, pengelolaan lingkungan, serta kesiapan masyarakat.

Dalam paparannya, Safrizal turut merinci perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh berdasarkan data per 19 November 2026. Pada sektor kesehatan, pemulihan telah mencapai 100 persen karena seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang terdampak kini kembali beroperasi.

Sementara itu, pemulihan di sektor pendidikan masih terus berjalan. Dari total 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung asal, sedangkan 71 sekolah masih memakai kelas darurat dan satu sekolah lainnya masih menumpang.

Di sektor keagamaan, sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi, sementara 12 rumah ibadah lainnya belum dapat difungsikan.

Untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, sejumlah program bantuan mencatatkan realisasi di atas 99 persen. Bantuan isi hunian telah terealisasi 99,34 persen atau sebesar Rp725,109 miliar dari total alokasi Rp729,942 miliar, diikuti penyaluran Jaminan Hidup (JADUP) sebesar 99,09 persen atau Rp702,912 miliar dari alokasi Rp709,354 miliar.

Selain itu, bantuan stimulan ekonomi juga telah terealisasi 99,06 persen dengan penyaluran Rp692,220 miliar dari total anggaran Rp698,755 miliar. Pemerintah turut mengalokasikan anggaran sebesar Rp653,70 miliar untuk perbaikan rumah warga, masing-masing senilai Rp266,13 miliar bagi 17.742 rumah rusak ringan dan Rp387,57 miliar bagi 12.919 rumah rusak sedang.

Adapun program dana tunggu hunian telah terealisasi 100 persen melalui transfer ke 18.422 rekening penerima. Pada sektor perdagangan, sebanyak 115 dari 127 pasar terdampak telah kembali beroperasi dan 12 pasar masih memerlukan penanganan lanjutan, sedangkan progres normalisasi sungai di sektor infrastruktur tercatat mencapai 32,26 persen dari target yang ditetapkan. (*)

Editor: Salman
Penulis: Zulaj Rizki