Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
Komunitas MenulisOpini

Dampak Dari Kenaikan Harga Pokok di Indonesia

340
×

Dampak Dari Kenaikan Harga Pokok di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Salwatun Hasanah adalah Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Oleh : Salwatun Hasanah

BARANG yang paling sering dikonsumsi oleh manusia adalah bahan pokok, yang merupakan menu wajib untuk manusia. Bahan pokok adalah kebutuhan sehari-hari manusia yang harus dipenuhi.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Bahan pokok juga biasa disebut dengan sembako yang merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang namanya sudah tidak asing lagi bagi Indonesia. Terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan manusia terutama masyarakat indonesia.

Kesembilan jenis sembako meliputi: 1) Beras, Sagu dan Jagung. 2) Gula pasir. 3) Sayur-sayuran dan Buah-buahan. 4) Daging Sapi, Ayam, dan Ikan. 5) Minyak Goreng dan Margarin. 6) Susu. 7) Telur. 8) Minyak Tanah atau gas ELPIJI. 9) Garam ber-Iodium dan ber-Natrium.

Permasalahan mengenai kenaikan harga pokok merupakan masalah besar yang hampir setiap tahun dialami oleh rakyat indonesia. Hal ini sangat memberatkan, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah.

Daya beli masyarakat sangat dekat hubungannya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Apabila tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka akan berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat. Pendapatan masyarakat erat hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Keadaan yang tidak bekerja akan menyebabkan ketiadaan pendapatan yang akhirnya akan berdampak pada daya beli masyarakat.

Hariharan dan kumar menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pergeseran jumlah penduduk dan pergeseran kebiasaan terhadap konsumsi makanan. Artinya pengeluaran yang dikeluarkan masyarakat sangatlah tinggi, tingginya bentuk pengeluaran (permintaan) yang tidak seimbang dengan penawaran akan menyebabkan suatu permasalahan yaitu kelangkaan yang pada akhirnya berdampak kepada kenaikan harga bahan pangan.

Baca Juga :   Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Covid-19 Terbanyak di Dunia

Pengangguran yang tinggi memiliki dampak yang buruk untuk kesejahteraan sosial yaitu terjadi kemiskinan melunjak tinggi hingga terjadi kejahatan dan masalah sosial lainnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Indonesia memiliki beberapa indikator untuk kesejahteraan yang dinamakan Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional (IKR Nasional), yang terdiri dari: kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Untuk mencapai keempat indikator kesejahteraan tersebut, pemerintah membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah baik pusat maupun daerah, melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan.

Dalam jangka waktu bahan pokok pasti akan mengalami suatu penurunan dan kenaikan harga. Kenaikan harga dari bahan pokok sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Yang sangat sering terjadinya kenaikan harga pokok adalah beras, sehingga memicu bahan pokok lainnya menjadi kenaikan harga.

Banyak masyarakat mengeluh karena tidak dapat membeli bahan makanan seperti saat sebelum harganya naik. Jika kita lihat dari segi Stratifikasi sosial Kenaikan harga bahan pokok ini sangat dirasakan oleh rakyat menengah kebawah, sedangkan untuk rakyat menengah keatas tidak begitu merasakan karena mereka masih mampu untuk membelinya.

Baca Juga :   Kabar Gembira, Tahun Ini Arab Saudi Izinkan 1 Juta Jemaah Haji dari Indonesia

Kenaikan harga ini yang akan memicu naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Meroketnya harga bahan pokok bukanlah kali pertama. Namun, sepertinya pemerintah belum siap mengantisipasi fenomena ini. Sehingga hal ini terus terjadi berulang kali. Penyebab meroketnya harga diantara lain, karena kurangnya stok pangan, terjadi kekeringan, serangan hama, distribusi yang tidak merata, sampai terjadinya penimbunan barang.

Kenaikan harga pokok yang tinggi memiliki dampak yang buruk untuk kesejahteraan sosial yaitu terjadi kemiskinan melunjak tinggi hingga terjadi kejahatan dan masalah sosial lainnya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Indonesia memiliki beberapa indikator untuk kesejahteraan yang dinamakan Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional (IKR Nasional) yang terdiri dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Adapun dampak dari kenaikan harga pokok antara lain :

1. Dampak kenaikan pokok akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada masyarakat menengah yang tinggal di daerah. Konsumen yang tergolong ekonomi menengah harus menyusun kembali rencana keuangannya. Contohnya seperti kenaikan harga BBM yang seharusnya uang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, sayur dan lauk pauk, terpaksa kembali diperhitungkan. Untuk alokasi kepada bahan bakar kendaraannya.

2. Dampak kenaikan harga komoditas juga dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tercekiknya perekonomian dalam negeri diperparah dengan meningkatnya biaya hidup yang saat ini menambah beban hidup rakyat jelata. Ketika kebutuhan hidup terpenuhi, semua kebutuhan hidup, baik mental maupun fisik, berfungsi untuk mencapai kehidupan yang damai

Baca Juga :   17 Tahun Damai Aceh Delusi yang Memabukkan

Kenaikan harga pangan ini perlu mendapat perhatian dan fokus utama dalam agenda kerja pemerintah. Untuk mengatasi kenaikan harga pangan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, diantaranya melalui upaya jangka pendek dan jangka menengah. Hal ini sangat penting untuk menstabilkan harga bahan pangan dan melindungi kepentingan petani sebagai produsen yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Kebijakan strategis dalam jangka menengah adalah meningkatkan produksi bahan pangan terutama beras, jagung, dan kedelai. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih fokus dalam meningkatkan produksi pangan. Pembangunan sektor pertanian pun sebaiknya dilakukan melalui pendekatan agrobisnis agar produksi pertanian mempunyai value added dan nilai jual yang tinggi. Ironis memang, terutama Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Negara agraris merupakan negeri yang masih didominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dari jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja bekerja di pertanian. Dan untuk mencapai indikator kesejahteraan, pemerintah membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah baik pusat maupun daerah, melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan.(*)

Penulis adalah Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tulisan ini opini penulis.

Editor: Salsya