Banda Aceh — Insiden pengibaran bendera Bulan Bintang saat kegiatan kenduri Maulid Nabi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, berujung maut.
Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka hingga harus mendapat perawatan medis di RSUD Tgk Abdullah Syafii, Beureunuen, Rabu (4/11/2026).
Menanggapi tragedi tersebut, Ketua DPW Masyarakat Indonesia Maju (MIM) Aceh, Muzakir Ar, menilai peristiwa ini menjadi cermin kegagalan pemerintah dalam memahami dinamika sosial serta akar kekecewaan masyarakat Aceh.
Muzakir meminta aparat maupun pemerintah pusat tidak terburu-buru mengaitkan setiap pengibaran bendera Bulan Bintang dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau gerakan separatisme.
Menurutnya, tindakan warga kerap kali murni bentuk ekspresi frustrasi atas ketimpangan ekonomi, kesejahteraan, hingga lambannya penanganan bencana banjir di daerah.
“Negara jangan sedikit-sedikit mengaitkan pengibaran bendera Bulan Bintang dengan GAM. Basis material perjuangan GAM itu sudah terserap ke dalam NKRI lewat perdamaian. Ekspresi masyarakat harus dibaca secara komprehensif sebagai kritik atas persoalan sosial yang belum tertangani,” tegas Muzakir dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia secara khusus mendesak TNI dan aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif ketimbang represif agar tidak menambah deretan korban jiwa di tengah masyarakat.
Muzakir menekankan bahwa pengibaran simbol tersebut memiliki landasan historis dan hukum daerah, yakni Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang ditopang Pasal 18B UUD 1945 serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Sayangnya, keberadaan qanun tersebut kini terjebak dalam ruang abu-abu pasca-terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang pembatalan qanun tersebut.
“DPRA dan Gubernur Aceh harus memberikan kejelasan status hukum Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Pembatalan setengah jalan ini menimbulkan penafsiran ganda dan memicu ketegangan berulang di lapangan,” ujarnya.
Muzakir menambahkan, jika pemerintah pusat menilai muatan Qanun Bendera bertentangan dengan aturan di atasnya, penyelesaiannya wajib ditempuh melalui mekanisme hukum negara, bukan pembiaran.
Ia merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menetapkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga berwenang untuk melakukan uji materiil (judicial review).
“Jika dianggap bermasalah, bawa ke Mahkamah Agung untuk diuji secara konstitusional. Pemerintah dan DPRA jangan membiarkan ketidakpastian hukum ini berlarut-larut hingga memakan korban masyarakat,” katanya. (*)
