Banda Aceh — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi mendaftarkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) XVI tahun 2030. Dokumen pendaftaran diserahkan langsung oleh Bupati Abdya, Safaruddin, di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Langkah Abdya ini bukan sekadar mengejar status penyelenggara agenda olahraga empat tahunan tersebut. Lebih dari itu, Pemkab Abdya membidik lompatan besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta multiplier effect bagi perekonomian masyarakat setempat.
Keseriusan Kabupaten Abdya dalam pencalonan ini ditunjukkan lewat hadirnya rombongan pimpinan daerah secara lengkap, mulai dari Kapolres, Dandim 0110/Abdya, hingga Kajari Abdya, serta Ketua DPRK beserta 23 dari total 25 anggota legislatif daerah tersebut.
Bupati Abdya Safaruddin mengatakan, pencalonan sebagai tuan rumah PORA bukan semata mengejar penyelenggaraan event olahraga, melainkan juga membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi pada 2027 dan PORA pada 2030 dapat membuat Abdya memperoleh perhatian lebih dari Pemerintah Aceh, terutama karena alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk Abdya dinilai masih minim.
Safaruddin menegaskan Abdya tidak ingin membandingkan kesiapan dengan daerah lain, tetapi meyakini memiliki modal kuat dari sisi penganggaran, komitmen, dan pengalaman penyelenggaraan kegiatan tingkat provinsi.
Dia juga menjadikan pelaksanaan MTQ 2027 sebagai tolok ukur untuk membuktikan kemampuan daerah di hadapan pemerintah provinsi dan KONI Aceh.
“Saya menjamin kalau seandainya penyelenggaraan MTQ ini jauh lebih baik dari penyelenggaraan MTQ di kabupaten/kota tingkat provinsi yang lain sebelumnya,” katanya di Kantor KONI Aceh.
Dukungan terhadap pencalonan Abdya, lanjut Safaruddin, tidak hanya tertulis dalam proposal, tetapi juga ditunjukkan melalui kehadiran langsung unsur pimpinan daerah.
Ketua DPRK dan hampir seluruh anggota legislatif, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Komandan Kodim 0110/Abdya hadir menyatakan dukungan terhadap ketertiban, kelancaran, pengamanan, dan kebutuhan lain dalam penyelenggaraan PORA.
“Kalau ibaratnya hari ini mau paripurna, DPR sudah ada di sisi kita,” ujarnya berseloroh.
Setelah pendaftaran, Safaruddin menyebut pemerintah daerah akan memperkuat komunikasi dengan pemilik suara, termasuk KONI kabupaten/kota dan pengurus provinsi cabang olahraga.
Ia menyebut Abdya memiliki modal komunikasi melalui pimpinan DPRK yang juga menjabat ketua salah satu cabang olahraga tingkat provinsi, sementara KONI Abdya akan menjalin komunikasi dengan KONI daerah lain. Pemerintah daerah juga akan memastikan kesiapan venue dan fasilitas yang diajukan dapat dibuktikan saat verifikasi faktual.
Kehadiran fisik seluruh elemen vital pemerintah daerah ini menuai apresiasi langsung dari Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Tuan Rumah PORA KONI Aceh, Muslim Hasan.
“Kami melihat keseriusan Kabupaten Abdya hari ini nampak karena dihadiri oleh semua Muspida dan anggota DPRK,” ujar Muslim.
Muslim menyebut, konstelasi ini menjadi sinyal positif, walaupun penentuan akhir tetap berada di tangan pemilik suara pada Rapat Kerja KONI Aceh awal 2027 mendatang.
Ia menegaskan bahwa kelengkapan administrasi dan modal dasar venue menjadi syarat mutlak yang akan diverifikasi secara ketat di lapangan.
“40 persen dari cabor yang diusulkan harus punya modal dasar, venue-nya sudah tersedia,” sebut Muslim.
Pendaftaran Abdya dilakukan menjelang penutupan batas waktu pengajuan berkas pada 10 November 2026. Dalam persaingan ini, Abdya akan bertarung ketat dengan dua daerah lain yang sudah lebih dulu menyerahkan berkas pendaftaran, yakni Kabupaten Aceh Utara (16/10/2026) dan Kota Sabang (6/11/2026).
Selanjutnya, TPP KONI Aceh akan melakukan validasi berkas administrasi, presentasi calon tuan rumah, hingga visitasi faktual ke lapangan guna menguji kesiapan infrastruktur, sarana akomodasi, dan venue pendukung di masing-masing daerah. (*)
