Banda Aceh, Acehglobal — Panwaslih (Bawaslu) Provinsi Aceh berkolaborasi dengan DPD Ikatan Alumni Lemhannas Aceh menggelar seminar penegakan hukum bertajuk “Pemilu Demokratis Membangun Politik Kebangsaan”, Rabu (27/12/2023), di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.
Seminar ini dihadiri oleh perwakilan partai politik, tim kampanye capres-cawapres, perwakilan LSM, serta komunitas pemuda. Narasumber yang dihadirkan adalah guru besar USK, Prof. Apridar, penggiat HAM Dr. Otto Syamsuddin, Komisioner KIP Aceh, Mirza, serta Komisioner Bawaslu Aceh, Fahrul Rizha Yusuf.
Diskusi mengulas tentang membangun kesadaran publik untuk terlibat mengawal pemilu sebagai bagian membangun peradaban politik kebangsaan.
Para pihak sepakat bahwa dalam mengawal pemilu dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi antara komponen lembaga dengan masyarakat sipil.
Komisioner Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, mengatakan bahwa diskusi ini sebenarnya ingin mendorong kesadaran para pihak untuk secara bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pemilu adalah cerminan kita membangun tatanan politik kedepan, kita ingin membangkitkan kesadaran para pihak termasuk masyarakat mengawalnya,” terang Fahrul.
Menurut Fahrul, tugas mengawal pemilu tidak sebatas menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga para kontestan, partai politik, Pemerintah, serta masyarakat.
Dalam seminar tersebut, narasumber Prof. Apridar menjelaskan bahwa pemilu memainkan peran kunci dalam membangun gagasan atau ideologi politik. Melalui kampanye pemilu, para kandidat dan peserta pemilu berkomunikasi dengan pemilih, mempresentasikan program mereka, dan mengajukan ide-ide untuk meraih dukungan.
“Ini tidak hanya membentuk pandangan politik masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang untuk diskusi dan debat yang dapat memperkaya gagasan politik dalam suatu peradaban,” kata Prof. Apridar.
Selanjutnya, Dr. Otto Syamsuddin Ishak juga mengungkapkan bahwa pemilu yang telah berlangsung lama harus menjadi instrumen etika politik yang menghargai integritas, dan kerja sama membangun budaya politik yang positif.
“Fenomena politik uang, kecurangan-kecurangan yang terjadi ketika pemilu harus ditindak oleh pengawas pemilu,” ujar Otto.
Sementara itu, Mirza, Anggota Komisioner KIP Aceh, mengatakan bahwa penyelenggara pemilu harus independent dalam menyelenggarakan pemilu untuk mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat.
“Diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu bagian dari Pendidikan politik,” pungkasnya. (*)
Editor : Salman
