Teheran – Pemerintah Iran menolak seruan gencatan senjata dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dia menegaskan bahwa negaranya akan terus melanjutkan perlawanan sampai perang benar-benar dihentikan secara total dan permanen.
Menurut Araghchi, penghentian konflik hanya bisa terjadi jika ada jaminan keamanan yang jelas bagi rakyat Iran. Karena itu, Teheran menilai gencatan senjata sementara tidak akan menjadi solusi bagi situasi yang tengah memanas di kawasan Timur Tengah.
Dalam wawancara eksklusif program “Meet the Press” di NBC News, Araghchi menuding pihak AS dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Ia menyebut sejumlah serangan yang terjadi telah menimbulkan korban dari kalangan sipil.
“AS dan Israel membunuh rakyat kami, mereka membunuh siswi-siswi, Anda tahu, mereka menyerang rumah sakit,” kata Araghchi.
Araghchi menilai tindakan tersebut menjadi bukti bahwa kedua negara telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dicapai untuk mengakhiri perang selama 12 hari pada tahun lalu.
Karena itu, ia meragukan kemungkinan tercapainya gencatan senjata baru dalam konflik yang sedang berlangsung saat ini. Menurutnya, Iran tidak akan menghentikan perlawanan sebelum ada kepastian bahwa perang benar-benar berakhir.
“Perang ini harus diakhiri secara permanen. Kecuali kita mencapai hal itu, saya pikir kita perlu terus berjuang demi rakyat dan keamanan kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Araghchi juga menyinggung laporan mengenai kerja sama antara Iran dan Rusia.
Pada Jumat (6/3/2026), empat sumber mengatakan kepada NBC News bahwa Rusia memberikan informasi intelijen kepada Iran mengenai posisi pasukan AS di kawasan Timur Tengah. Informasi tersebut disebut-sebut mencakup data yang dapat membantu Iran melacak keberadaan kapal perang milik AS.
Menanggapi laporan tersebut, Araghchi menilai kerja sama antara Teheran dan Moskwa bukanlah sesuatu yang baru. Ia mengatakan kedua negara telah lama menjalin hubungan strategis dalam berbagai bidang, termasuk kerja sama keamanan.
Meski demikian, Araghchi mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai informasi intelijen yang disebutkan dalam laporan tersebut.
“Itu bukan rahasia. Mereka membantu kami dalam berbagai hal. Saya tidak memiliki informasi detail,” jelas dia.
Sementara itu, Araghchi juga menanggapi pernyataan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang sebelumnya menegaskan bahwa Iran tidak berniat menyerang negara-negara Teluk.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (7/3/2026), dengan catatan jika negara-negara tersebut tidak memfasilitasi serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran.
Araghchi menegaskan bahwa Iran pada dasarnya tidak memiliki niat untuk menyerang negara tetangga. Ia menyebut sasaran serangan Iran hanya ditujukan kepada fasilitas militer milik Amerika Serikat yang berada di kawasan tersebut.
“Kita menyerang pangkalan-pangkalan Amerika, instalasi-instalasi AS, aset-aset Amerika, yang sayangnya terletak di wilayah negara-negara tetangga kita,” katanya.
Ia menambahkan, Presiden Pezeshkian juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat di kawasan Teluk atas dampak yang mereka rasakan akibat konflik tersebut.
Menurut Araghchi, ketegangan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari agresi militer AS serta aksi balasan dari Iran.
Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak ingin menjadi ancaman bagi negara mana pun di dunia. Ia sekaligus menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menuduh Iran tengah mengembangkan rudal yang mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat.
Menurut Araghchi, tudingan tersebut tidak benar dan hanya memperkeruh situasi politik internasional. Ia menyatakan Iran secara sengaja membatasi jangkauan rudalnya agar tidak dianggap sebagai ancaman oleh negara lain.
“Anda tahu, kami memiliki kemampuan untuk memproduksi rudal, tetapi kami sengaja membatasi jangkauan kami hingga di bawah 2.000 kilometer karena kami tidak ingin dianggap sebagai ancaman oleh siapa pun di dunia,” tuturnya.
Araghchi juga menolak campur tangan pihak luar dalam urusan politik domestik Iran, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi negara tersebut. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan telah diatur oleh sistem politik Iran dan sepenuhnya menjadi kewenangan rakyat Iran.
“Ini terserah rakyat Iran untuk memilih pemimpin baru mereka. Mereka telah memilih Majelis Ahli dan akan menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (*)
Sumber: Kompas.com
