Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu dampak berantai terhadap stabilitas ekonomi global, terutama di sektor energi.

ADVERTISEMENT

Sejumlah negara di Asia mulai merasakan tekanan serius akibat terganggunya distribusi minyak dunia. Kondisi ini diperparah setelah Iran menutup jalur vital pengiriman minyak global, yaitu Selat Hormuz.

Penutupan Selat Hormuz menjadi titik krusial yang menghambat distribusi energi ke berbagai negara, khususnya di Asia.

ADVERTISEMENT

Konflik yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 itu membuat banyak negara mengambil langkah cepat untuk mengamankan pasokan bahan bakar. Kebijakan darurat hingga pembatasan konsumsi mulai diterapkan guna meredam dampak krisis.

Dilansir tirto.id, berikut daftar negara-negara di Asia yang telah mengalami krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan langkah-langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintahannya:

ADVERTISEMENT

1. Vietnam

Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam menjadi salah satu negara yang terdampak signifikan. Maskapai nasional Vietnam Airlines memutuskan menangguhkan sekitar 23 penerbangan domestik per minggu mulai 1 April akibat keterbatasan bahan bakar jet.

ADVERTISEMENT

“Vietnam Airlines berencana untuk menangguhkan sementara operasional di beberapa rute mulai 1 April. Pasokan bahan bakar penerbangan (Jet A-1) yang terbatas akibat konflik di Timur Tengah telah membuat maskapai penerbangan domestik berisiko kekurangan bahan bakar,” demikian pernyataan otoritas penerbangan sipil Vietnam.

Pemerintah Vietnam tetap menjaga rute utama dan penerbangan internasional, sembari mempertimbangkan kebijakan tambahan seperti fuel surcharge.

Untuk memperkuat pasokan, Vietnam juga menjalin kerja sama energi dengan sejumlah negara, termasuk Rusia dan Jepang. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas energi dalam negeri.

2. Laos

Di Laos, pemerintah mengambil langkah cepat dengan memangkas pajak bahan bakar guna menahan lonjakan harga. Pajak bensin diturunkan dari 25 persen menjadi 15 persen, sementara pajak solar dipangkas hingga nol persen. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Editor: Tim Redaksi