Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, bergerak cepat melobi pemerintah pusat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah demi mengantisipasi ancaman bencana susulan di sejumlah wilayah Aceh.
Tak cuma menggalang kesiapan di internal Pemerintah Aceh, mantan anggota DPR RI ini juga merapat ke Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, guna mengawal regulasi dan kepentingan strategis Bumi Serambi Mekkah.
Langkah taktis penanganan bencana hidrometeorologi ini dibahas lewat konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti para bupati/wali kota dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Mendampingi Dek Fadh, hadir langsung Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Dalam arahannya, Dek Fadh menegaskan agar seluruh jajaran Pemda tak tinggal diam dan menunggu musibah terjadi baru sibuk bertindak. Alat berat, khususnya ekskavator, diinstruksikan harus dalam kondisi standby di seluruh titik rawan banjir maupun tanah longsor.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” tegas Dek Fadh di hadapan jajaran kepala daerah.
Menindaklanjuti hasil koordinasinya dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Aceh-Sumut, Tito Karnavian, Dek Fadh meminta seluruh bupati dan wali kota terdampak segera menyurati Ketua Satgas PRR Sumatera.
Surat permohonan resmi tersebut diperlukan agar pemetaan dan alokasi unit alat berat dari pusat bisa segera direalisasikan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Selain pengerahan alat berat, masalah pendangkalan sungai usai diterjang banjir bandang juga jadi perhatian serius Pemerintah Aceh.
Dek Fadh mengapresiasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang terus berjibaku di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota tidak cuma berpangku tangan mengandalkan BWS.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” lugasnya.
Dek Fadh juga meminta pemkab/pemko segera memetakan sungai maupun saluran air yang menyempit dan tertutup sedimen agar aksi pengerukan dan normalisasi bisa dipacu sejak dini.
Lobi Yusril Ihza Mahendra
Sehari sebelumnya, Rabu (7/10/2026), Dek Fadh didampingi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga menyambangi Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta. Kunjungan ini dipergunakan untuk menemui Menko Yusril Ihza Mahendra guna membicarakan isu-isu hukum, regulasi, dan arah pembangunan masa depan Aceh.
Pertemuan lintas lembaga ini dinilai vital untuk memastikan seluruh kebijakan percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana di Aceh mendapat backup hukum serta porsi perhatian penuh dari pemerintah pusat.
Dek Fadh menekankan, komunikasi yang intensif dan diplomasi tatap muka dengan pejabat teras ibu kota adalah kunci agar aspirasi masyarakat Aceh tidak tersumbat di tataran birokrasi.
“Aceh butuh komunikasi yang kuat, kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah, serta sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah dan pusat,” tandasnya. (*)
