Pemkab Aceh Utara Gelar Konsultasi Publik II Revisi Qanun RT RW

Kedua, Revisi RT RW ini harus dilakukan secara partisipatif melalui pendekatan lokal yaitu mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak serta memperhatikan daya dukung lahan dan potensi sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, forum konsultasi ini perlu memperhatikan karakteristik fisik wilayah, karakteristik demografi, karakteristik sosial-budaya dan karakteristik ekonomi wilayah.

Berdasarkan hasil penjaringan isu-isu strategis pada Konsultasi Publik Ke-1, berdasarkan evaluasi dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Tim Ahli Penyusun Rencana Tata Ruang dan Tim Ahli Penyusun KLHS RT RW telah dirumuskan konsep rencana tata ruang (struktur maupun pola ruang) yang baik sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan, kerawanan terhadap resiko bencana, karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi wilayah, serta potensi sumberdaya alam yang ada di Aceh Utara.

“Konsep rencana inilah yang perlu dibahas dan diskusikan bersama untuk penyempurnaan konsep rencana dimaksud,” kata Adamy.

Arah pembangunan tata ruang Aceh Utara sebagaimana tujuan dari penataan ruang, akan diwujudkan melalui 11 kebijakan penataan ruang, termasuk salah satunya adalah kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Untuk itu, sangat diharapkan mendapatkan masukan dari semua stakeholder untuk sempurnanya dokumen Revisi RTRW dan dokumen KLHS Aceh Utara tahun 2023-2043.

“Kepada para anggota Dewan, kami berharap agar bersama-sama kita kawal dan kita sah kan Revisi Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 ini menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang RT RW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2043.”

Selain Asisten III, kegiatan itu turut dihadiri oleh anggota DPRK Aceh Utara, pejabat dari Korem 011/Lilawangsa, dari Polres Aceh Utara, Polres Lhokseumawe, dari Kejari Aceh Utara, PN Lhoksukon, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, dari Kodim 0103/Aceh Utara, LANAL Lhokseumawe, SATRADAR 231, dari MPU, MAA dan MPD Aceh Utara, dari Rektorat Perguruan Tinggi, para Kepala OPD, Kepala Balai/Kantor Instansi Vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, para Kadis PUPR kabupaten/kota, para Camat, serta Ketua Forum mukim, dan forum Keuchik Kabupaten Aceh Utara.