Mojtaba Hosseini Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, sebuah kota di timur laut Iran. Ia berasal dari keluarga Khamenei yang memiliki latar belakang etnis Azeri-Persia.
Saat berusia sembilan tahun, ayahnya mulai dikenal sebagai tokoh penting dalam Revolusi Iran 1979 yang mengubah sistem pemerintahan negara tersebut.
Pendidikan awal Mojtaba ditempuh di sejumlah kota di Iran sebelum menyelesaikan pendidikan menengah di Teheran. Setelah itu, ia mendalami teologi Islam di bawah bimbingan ayahnya serta ulama terkemuka Mahmoud Hashemi Shahroudi. Pendidikan tersebut menjadi dasar perjalanan kariernya di lingkungan ulama dan politik Iran.
Karier militernya dimulai ketika ia bergabung dengan IRGC pada 1987. Saat itu Iran masih terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Irak dalam Perang Iran-Irak. Mojtaba diketahui ikut terlibat dalam sejumlah operasi militer, termasuk Operasi Beit ol-Moqaddas 2, Operasi Dawn 10, dan Operasi Mersad.
Setelah konflik tersebut, Mojtaba melanjutkan pendidikannya di kota suci Qom pada 1999 untuk memperdalam ilmu keagamaan. Ia kemudian menjadi pengajar teologi di seminari Qom dan memperluas pengaruhnya di kalangan ulama serta aparat keamanan.
Pada 2009, Mojtaba juga diketahui mengambil peran penting dalam struktur milisi sukarelawan paramiliter Basij.
Sebelum diangkat sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba pernah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 2019. Sanksi tersebut dijatuhkan karena ia dianggap memiliki hubungan erat dengan jaringan kekuasaan yang terkait langsung dengan Ali Khamenei.
Sejumlah analis menilai Mojtaba sebagai salah satu tokoh paling garis keras dalam politik Iran saat ini.
Lembaga kajian Atlantic Council bahkan menyebut ia memiliki hubungan dekat dengan sejumlah ulama yang dikenal sangat ideologis. Para pengamat juga menilai ia cenderung lebih mendukung pengembangan program senjata nuklir Iran dibandingkan pendahulunya.
Proses pemilihannya sendiri tidak berlangsung tanpa perdebatan. Menurut laporan Iran International, sebagian anggota Majelis Ahli sempat menolak pencalonannya dan mengancam memboikot pertemuan pemilihan lanjutan pada awal Maret 2026. Meski demikian, tekanan politik dari berbagai pihak membuat proses pemungutan suara tetap berlangsung.
Tinggalkan Balasan