Blangpidie – Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh Barat Daya (Abdya), Muazam, menyampaikan kritik terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang dinilai tidak konsisten dalam menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS).
Kepada wartawan, Rabu (29/4/2026), Ketua Apkasindo Abdya itu menilai kondisi tersebut merugikan petani.
“Coba bayangkan, saat harga sawit naik, harga ditingkat PKS tidak naik, saat harganya turun, mereka cepat-cepat ikutan menurunkan harga,” ucap Muazam bernada kesal.
Muazam menyebutkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan telah menetapkan harga TBS wilayah barat sebesar Rp3.275 hingga Rp3.394 per kilogram untuk periode 22 April hingga 5 Mei 2026.
Namun, ungkap Muazam, harga tersebut tidak berjalan di lapangan.
“Tapi fakta di lapangan, kan tidak seperti itu. Penyebabnya karena monopoli dan diskriminasi, dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait,” ujarnya.
Muazam menilai, pemerintah daerah melalui dinas terkait seharusnya lebih aktif melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Upaya ini, kata dia, penting untuk memastikan kondisi riil dan mencegah praktik yang merugikan petani.
“Mereka harusnya turun dan memantau kondisi di lapangan, sehingga tahu kondisi riil di lapangan. Jangan tunggu perintah,” kata Muazam.
Selain itu, Muazam juga menyoroti sikap PKS yang dinilai kurang berpihak kepada petani setelah memperoleh izin operasional. Ia bahkan mempertanyakan alasan penurunan harga yang dikaitkan dengan rendemen.
“Jangan PKS itu setelah diberikan izin oleh pemerintah, lupa terhadap petani. Mereka sudah asik sendiri. Jadi, alasan harga itu tidak sesuai karena rendemennya kurang. Boleh kita cek di lab Unsyiah,” tegas Muazam.
Ia berharap Bupati Abdya Safaruddin segera mengambil langkah tegas dengan memanggil para pemilik PKS. Langkah tersebut dinilai penting agar harga TBS tidak merugikan petani.
“Harapan kita Pak Bupati harus panggil mereka, sehingga harga TBS yang dibeli tidak merugikan para petani,” pungkas Muazam. (*)
Tinggalkan Balasan