Blangpidie, Acehglobal — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (/bupati-abdya-resmi-buka-kick-off-meeting-rpjmd-2025-2029/" target="_blank" rel="noopener">RPJMD) 2025–2029, yang berlangsung di Aula Bappeda setempat, Selasa (25/3/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Abdya, Dr Safaruddin S.Sos, MSP, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan kompas pembangunan daerah yang harus berpijak pada realitas dan kebutuhan masyarakat.
Bupati mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi dalam merancang strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Bupati Safaruddin menyoroti perubahan struktur ekonomi Abdya yang belum sepenuhnya stabil. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekonomi dari Rp881,69 miliar pada 2020 menjadi Rp962,21 miliar pada 2024. Namun, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) justru menurun dari 29,6% menjadi 27,9%.
Menurutnya, penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan sektor industri hilirisasi, pengolahan, pariwisata, dan digitalisasi. Pemerintah daerah harus mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari total 784 km jalan kabupaten, hanya 324 km yang dalam kondisi baik, sementara 399 km mengalami kerusakan berat.
“Padahal, infrastruktur jalan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Karena itu, perbaikan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan Abdya ke depan,” tegasnya.
Bupati Safaruddin juga menyoroti tantangan di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dan layanan publik. Indeks Profesionalitas ASN di Abdya masih berada di angka 55,36, sementara rata-rata lama sekolah masyarakat baru mencapai 8,78 tahun, setara kelas 3 SMP.
Selain itu, minat baca yang rendah, tingginya angka kematian ibu (80 per 1.000 kelahiran hidup), serta keterbatasan fasilitas RSUDTP menjadi persoalan yang harus segera diatasi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik juga akan menjadi prioritas dalam pembangunan Abdya ke depan.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyoroti kerentanan sosial dan lingkungan di Abdya. Jumlah lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta anak korban kekerasan terus meningkat. Sementara itu, pengelolaan sampah masih terbatas, dengan hanya 20% yang tertangani, terutama di wilayah Blangpidie.
Di sisi lain, indeks risiko bencana Abdya mencapai 183,20, yang masuk dalam kategori tinggi. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan, serta mitigasi bencana agar masyarakat lebih terlindungi.
Bupati juga mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Abdya masih rendah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD hanya sekitar 10%. Sementara itu, investasi di Abdya mengalami penurunan drastis hingga -40,69% pada 2023, dan belum menunjukkan pemulihan signifikan di 2024.
“Kita perlu terobosan baru untuk menggali potensi ekonomi lokal. Saya berharap kontribusi PAD bisa meningkat hingga 30% serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar nilai investasi Abdya terus bertumbuh,” ujarnya.
Menutup forum, Bupati Safaruddin menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 harus membawa semangat transformasi menuju Abdya yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Menurutnya ada tiga strategi utama yang akan menjadi fokus utama, diantaranya penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal, yaitu mengembangkan hilirisasi ekonomi mikro yang melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Kemudian, ketiga adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital, menyelaraskan kebijakan dengan program Gov-Tech Nasional untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien.
Selanjutnya ketiga, pembangunan manusia dan lingkungan yang berkeadilan, dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim.
Ia menekankan bahwa RPJMD bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik petani, nelayan, pedagang kecil, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan generasi muda Abdya.
“Marilah kita susun rencana ini dengan serius dan penuh kesungguhan. Kita ingin RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi menjadi kompas pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Abdya,” katanya.
Sebagai Bupati, Safaruddin mengajak seluruh elemen yang hadir untuk memberikan masukan yang konstruktif, kritis, dan solutif. Sebab forum ini adalah ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Semoga apa yang kita rumuskan hari ini menjadi awal kebaikan bagi masyarakat Abdya dan warisan terbaik bagi generasi yang akan datang,” tutupnya. (*)
