Blangpidie – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IV, yang digelar di Aula Pendopo Bupati Abdya, Selasa (10/2/2026).
Muscab IV HIPMI Abdya ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli. Turut hadir, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, Ketua BPD HIPMI Aceh Said Rizqi Saifan, para kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), serta jajaran pengurus HIPMI Abdya.
Dalam sambutannya, Ketua BPD HIPMI Aceh Said Rizqi Saifan mengaku bahagia Muscab HIPMI Abdya dapat dilaksanakan di Aula Pendopo Bupati.
“Saya sangat bahagia hari ini momentum Muscab BPC HIPMI Abdya diadakan di Aula Pendopo Bupati. Secara langsung bisa saya lihat bahwa HIPMI Abdya ke depannya akan menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Said.
Menurutnya, pentingnya kolaborasi antara HIPMI dan pemerintah agar pengusaha muda di Abdya mampu tumbuh dan berdaya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di level provinsi hingga nasional.
“Pengusaha tanpa pemerintah itu seperti pincang, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Said juga menyinggung kondisi ekonomi yang dihadapkan pada tantangan pemangkasan anggaran dan keterbatasan fiskal. Dalam situasi tersebut, ia berharap HIPMI untuk berpikir lebih kreatif dan adaptif agar roda perekonomian daerah, khususnya di kabupaten dan kota di Aceh, tetap bergerak.
Ia menyebutkan, salah satu bentuk kontribusi HIPMI adalah mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu program yang mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah HIPMI hadir dalam program ketahanan pangan. BPP HIPMI mendukung program pemerintah dalam hal ini penyiapan dapur MBG. HIPMI di seluruh Indonesia diberikan kuota 1.000 dapur,” ucap Said.
Menurut dia, peluang tersebut juga terbuka lebar bagi HIPMI Abdya untuk dimanfaatkan secara maksimal.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa HIPMI telah menjalin kerja sama dengan Danantara, sebagai salah satu stakeholder BUMN, dengan nilai kesepakatan mencapai Rp 20 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan industri peternakan ayam sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
Tinggalkan Balasan