“Jika MBG ini telah berjalan di seluruh daerah, pasokan ini tentu tidak akan cukup. Jadi, perlu adanya industri hulu ke hilir yang memang dibangun di tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh,” ujarnya.
Ia menilai, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri peternakan ayam petelur atau sektor ketahanan pangan lainnya. Hal tersebut dinilai strategis, terutama jika didukung dengan ketersediaan lahan dan komitmen pengusaha lokal.
“Jika ada lahan, silakan sampaikan ke saya untuk kita ajukan proposalnya. Kalau tidak salah saya, anggarannya sekitar Rp 15 hingga Rp 20 miliar untuk setiap daerah yang akan dibangun,” ungkap Said.
Ia menambahkan, BPD HIPMI Aceh berencana mengusulkan pembangunan industri ketahanan pangan di beberapa wilayah di Aceh. Harapannya, usulan tersebut dapat diterima dan segera dieksekusi oleh para pengurus HIPMI di tingkat kabupaten dan kota.
“Insya Allah di Aceh kita akan usulkan di beberapa tempat, mudah-mudahan dapat diterima dan dapat langsung dieksekusi oleh kawan-kawan HIPMI yang ada di Kabupaten/Kota di Aceh,” katanya.
Pada kesempatan itu, Said juga mendorong pengurus HIPMI Abdya agar lebih intens menjalin komunikasi dengan pemerintah. Menurutnya, HIPMI memiliki jejaring yang lengkap di tingkat provinsi maupun nasional yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi ke daerah.
“Kita punya perangkat lengkap di tingkat provinsi maupun nasional, yang bisa kita koneksikan kawan-kawan daerah untuk mendatangkan investasi-investasi ke daerah masing-masing,” ujarnya.
Said menegaskan, BPD HIPMI Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi pengurus HIPMI di daerah untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat. Dengan demikian, manfaat dari program tersebut dapat dirasakan langsung oleh pengusaha muda di daerah.
“Kami di beberapa daerah sudah mulai menjalankan dapur-dapur MBG yang memang diusulkan oleh kawan-kawan HIPMI. Jadi, tinggal nanti kawan-kawan di Abdya dimapping sesuai dengan bidangnya untuk bisa diusulkan dan dieksekusi,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan