BANDA ACEH — Asosiasi Pelatih Pendidik Anak Usia Dini Indonesia resmi membentuk kepengurusan tingkat provinsi di Aceh melalui Musyawarah Wilayah yang digelar di Grand Mahoni Hotel Banda Aceh, Kamis (26/2/2026). Forum ini menjadi tonggak awal konsolidasi penguatan kapasitas pelatih PAUD di Tanah Rencong.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Pelatih Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (APPAUDI) bersama para inisiator pembentukan kepengurusan wilayah Aceh. Dalam forum musyawarah, Dhulhadi resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah APPAUDI Provinsi Aceh periode 2026–2030.
Ketua II Pengurus Pusat APPAUDI, Dra. Rahmitha P Soendjojo, M.Pd., Psikolog menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan di Aceh merupakan langkah strategis yang telah dirancang sejak lama.
“Musyawarah ini menjadi fondasi awal bagi Provinsi Aceh. Proses pembentukan APPAUDI di sini bukan hal yang instan, melainkan sudah lama kami diskusikan bersama Pak Dhulhadi dan Ibu Nina. Hari ini kita wujudkan dalam bentuk struktur yang resmi dan terarah,” ujarnya.
Menurut Rahmitha, musyawarah wilayah tidak hanya menetapkan ketua terpilih, tetapi juga menyusun rekomendasi program kerja sebagai panduan gerak organisasi ke depan. Ia menekankan bahwa APPAUDI memiliki karakter yang berbeda dibanding organisasi pendidikan lainnya.
“APPAUDI bersifat eksklusif dalam arti profesional. Anggotanya adalah para pelatih PAUD. Kita menyadari betul bahwa di banyak provinsi maupun kabupaten/kota, kekurangan pelatih masih menjadi persoalan serius. Padahal kualitas pendidik sangat ditentukan oleh kualitas pelatihnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PW APPAUDI Aceh terpilih, Dhulhadi, menyampaikan komitmennya untuk membangun sistem pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Aceh.
Ia menilai peningkatan kualitas pelatih adalah kunci untuk memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini di daerah. “Kami ingin APPAUDI Aceh menjadi motor penggerak peningkatan kompetensi pelatih secara sistematis. Fokus kami ke depan adalah memperluas jejaring, memperbanyak pelatih tersertifikasi, serta mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan,” kata Dhulhadi.
Tinggalkan Balasan