BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, resmi mengambil sumpah dan melantik dua Direktur Bank Aceh Syariah (BAS), yaitu Numairi sebagai Direktur Kepatuhan dan Zulkarnaini sebagai Direktur Operasional dan Akuntansi PT BAS, periode 2023-2027.
Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Aceh Syariah, Pj Gubernur Achmad Marzuki melantik kedua Direktur BAS itu di ruang kerja Gubernur Aceh pada Selasa (8/8/2023) pagi.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, sejumlah Pj Bupati/Wali Kota, selaku Pemegang Saham PT BAS yaitu Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, Pj Wali Kota Sabang Reza Falevi, Pj Bupati Pidie Wahyu Adisiswanto dan Pj Bupati Aceh Jaya, Nurdin.
Selain diikuti secara langsung, para bupati dan wali kota lainnya juga mengikuti acara pelantikan Direksi PT BAS ini via konferensi video, di daerah masing-masing. Pj Bupati Aceh Besar dan Pj Wali Kota Sabang bertindak sebagai saksi pada pelantikan direksi BAS hari ini.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan dengan dilantiknya dua orang direksi PT BAS ini, maka kerja-kerja BAS bisa lebih dipacu, terutama dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang diakibatkan oleh tensi politik dunia, yang telah memicu resistensi perbankan, serta sosialisasi luas terhadap pembiayaan keuangan bagi pelaku usaha mikro, agar tidak terjebak Pinjaman Online.
“Gubernur selalu mengingatkan jajaran PT Bank Aceh Syariah untuk mewaspadai perlambatan ekonomi global yang diakibatkan oleh tensi politik global telah memicu resistensi perbankan, serta sosialisasi luas terhadap pembiayaan keuangan bagi pelaku usaha mikro, agar tidak terjebak Pinjaman Online,” ujar MTA.
Pj Gubernur, kata MTA, selalu mengingatkan, bahwa BAS harus selalu memprioritaskan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
“Gubernur juga selalu berpesan agar BAS memastikan semua transaksi BAS sesuai dengan prinsip syariah. Bank Aceh harus menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Salah satunya, mengakomodir pembiayaan masyarakat untuk menghindari jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal yang marak akhir-akhir ini,” ujar MTA.
Jubir menambahkan, Pj Gubernur meyakini, dengan pengalaman yang dimiliki, kehadiran kedua direksi dapat lebih memperkuat barisan Bank Aceh, sebagai bank kebanggaan rakyat Aceh, sehingga kinerja yang ditampilkan bisa semakin baik lagi.
“Kita sadari bahwa kinerja Bank Aceh Syariah beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kondisi ini menunjukkan sinyal semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan relasi pada Bank Aceh Syariah,” ungkap MTA.
Namun, meski telah menunjukkan kinerja baik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, lanjut MTA, Pj Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran Bank Aceh Syariah tidak boleh berpuas diri, mengingat tantangan yang dihadapi saat ini cukup dirasakan dampaknya.
“Selain perlambatan ekonomi global, disrupsi layanan keuangan akibat digitalisasi serta tekanan inflasi juga harus menjadi atensi. Meskipun inflasi nasional menunjukkan tren penurunan, potensi kenaikan biaya produksi dan peredaran uang di masyarakat harus tetap diwaspadai. Selain itu, khusus Aceh, penurunan dana Otsus menjadi tantangan yang harus kita hadapi,” kata Jubir mengingatkan.
MTA juga mengatakan, untuk menghadapi tantangan tersebut, Penjabat Gubernur berpesan, agar seluruh jajaran Bank Aceh selalu solid, kompak dan menjaga integritas. Apalagi di usia emas ini, sudah 50 tahun Bank Aceh hadir di tengah masyarakat.(*).
