Yusan mengaku bahwa Dinas Sosial sudah melakukan pembinaan melalui pelatihan SDM operator SIKSNG setiap Gampong di Abdya. Dia berharap Operator yang telah mengikuti pelatihan tersebut tidak digantikan oleh Keuchik.
Menurutnya, penyebab tidak terkontrolnya data RTM dalam aplikasi SIKSNG karena tidak pernah dilakukan pemutakhiran oleh pihak gampong, akibat gonta gantir operator oleh Keuchik.
Terkait kalangan ASN ikut terima bansos, Yusan mengaku tidak hanya terjadi di Abdya saja, akan tetapi juga ditemukan di 22 Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, bahkan kata dia tersebar di seluruh Indonesia.
“ASN terima bansos di seluruh Indonesia berjumlah 15.996. Jenis bansos yang diterima sembako, BLT minyak goreng, dan BLT BBM. Sementara ASN yang terima PKH sebanyak 4.061,” bebernya.
Kendati demikian, mantan Kadis DPMP4 Abdya ini juga tidak menampik data yang dirilis Kemensos RI itu tercatat 50 oknum PNS di Abdya sejak tahun 2022 telah menikmati kucuran bansos pemerintah.
Dari 50 PNS, sebut Yusan, diketahui 8 orang baru saja lulus PPPK. Sebelumnya yang bersangkutan belum berstatus ASN, masih berprofesi sebagai wiraswasta.
“Sebelumnya yang 8 orang itu masuk DTKS, setelah lulus PPPK baru diketahui jika yang bersangkutan menerima bansos,” tuturnya.
Kata Yusan, Surat dari Pj Bupati Abdya lengkap datanya akan dilayangkan kepada masing-masing Keuchik yang warganya dari kalangan PNS tercatat sebagai penerima bansos.
“Harapan kami jangan terulang lagi, aparatur desa dan Keuchik harus jeli melihat mana warganya yang layak dan tidak layak. Dan kepada ASN yang telah terlanjur menerima bansos berdasarkan instruksi pemerintah uang bantuannya wajib dikembalikan,” pungkasnya. (*)
