Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) secara terbuka mendesak Pemerintah Aceh mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Daya (Abdya). Desakan ini muncul menyusul polemik berkepanjangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di daerah tersebut.
YARA menilai polemik yang terjadi telah mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, serta etika kepemimpinan di sektor pendidikan. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan kepentingan peserta didik dan masa depan pendidikan di Abdya.
Ketua YARA Perwakilan Abdya, Suhaimi N, SH, MH, menegaskan bahwa sikap dan kinerja Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya sudah tidak layak dipertahankan. Terlebih, yang bersangkutan memilih bungkam di tengah sorotan dan kritik publik yang terus menguat.
“Ketika pendidikan menjadi perhatian publik, diam bukan sikap netral. Diam adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan institusional,” tegas Suhaimi, Jumat (6/2/2026).
Desakan YARA ini sekaligus melanjutkan rangkaian kritik yang sebelumnya telah mengemuka ke ruang publik. Salah satu media bahkan telah menyoroti sikap bungkam Plt Kacabdin dalam artikel berjudul “Disorot Publik, Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya Bungkam”.
Selain itu, kritik juga datang dari Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, yang meminta Gubernur Aceh menempatkan Kacabdin yang memiliki jiwa pembenah, bukan sekadar pewaris masalah.
Senada, Bupati Abdya Safaruddin juga menegaskan dirinya tidak pernah merekomendasikan pejabat tersebut dan menilai sikap yang ditunjukkan bukan cerminan seorang tokoh pendidikan.
Menurut Suhaimi, akumulasi persoalan tersebut menunjukkan adanya krisis kepemimpinan di sektor pendidikan menengah. Padahal, sektor ini merupakan bidang strategis yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Aceh dan Indonesia ke depan.
“Pendidikan menengah adalah ruang pembentukan karakter, nalar kritis, dan daya saing generasi muda. Jika pemimpinnya gagal membangun komunikasi, transparansi, dan kepercayaan publik, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
YARA menilai Pemerintah Aceh tidak boleh memandang persoalan ini sekadar sebagai konflik personal atau polemik sesaat. Sebaliknya, kondisi ini dianggap sebagai indikator rapuhnya tata kelola pendidikan akibat kesalahan dalam penempatan pejabat.
“Penempatan pejabat pendidikan harus berbasis integritas, kompetensi, dan keberanian melakukan pembenahan. Jika tidak, pendidikan hanya akan menjadi administrasi tanpa jiwa,” kata Suhaimi.
Ia menegaskan, desakan pencopotan Plt Kacabdin bukan dimaksudkan sebagai hukuman personal, melainkan langkah korektif untuk menyelamatkan sistem pendidikan.
Pembiaran terhadap situasi ini, menurutnya, justru berpotensi menormalisasi kepemimpinan yang abai terhadap kontrol publik dan etika jabatan.
“Negara tidak boleh permisif terhadap kegagalan kepemimpinan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi peradaban. Jika fondasi ini rapuh karena salah urus dan salah figur, maka kita sedang menyiapkan krisis jangka panjang,” tegas Suhaimi.
Atas dasar itu, YARA mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil keputusan tegas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan pendidikan menengah di Abdya dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu.
“Pendidikan Aceh tidak boleh diwariskan dalam keadaan bermasalah. Ia harus diselamatkan sekarang,” pungkas Suhaimi. (*)
