Kuala Simpang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/6/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang telah memasuki bulan ke-7.
Dalam kunjungannya ini, Suharyanto mengatakan bahwa seluruh provinsi yang terkena dampak bencana di Sumatera sudah tidak ada lagi yang berstatus tanggap darurat, hanya beberapa kabupaten/kota yang masih menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.
Suharyanto juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) serta berbagai program pendukung lainnya bagi masyarakat terdampak.
Komitmen itu tercermin dari persetujuan pemerintah pusat bersama DPR untuk mengucurkan dana pemulihan pasca bencana Sumatera sebesar Rp100,1 Triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028).
Dana tersebut dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencakup perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan. Dana yang baru disetujui ini akan dikelola oleh kementerian/lembaga terkait.
“Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi,” kata Suharyanto di hadapan masyarakat terdampak bencana di GOR Aceh Tamiang, dalam acara penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan/sedang tahap III termin 1, Senin (22/6/2026).
Anggaran sebesar Rp100,1 Triliun ini tidak termasuk dalam anggaran kebencanaan yang dikelola oleh BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP). Sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini, menurut Suharyanto, BNPB dibekali Dana Siap Pakai sekitar Rp4 Triliun yang digunakan untuk segala kebutuhan penanganan bencana di tanah air.
Untuk penanganan bencana Sumatera, DSP dialokasikan untuk berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BNPB, di antaranya adalah penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, Dana Tunggu Hunian, dana stimulan rumah rusak ringan/sedang, dan lainnya.
“Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga,” kata Suharyanto.
Memasuki bulan ketujuh pascabencana Sumatera, BNPB telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntara yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20.000 unit.
“Kami sudah menyelesaikan 99,9% pembangunan huntara. Yang masih dalam progress, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa,” jelasnya.
Pekerjaan BNPB lainnya adalah pembangunan huntap mandiri/insitu (dibangun di lokasi asal atau lahan milik warga). Seperti diketahui ada dua jenis huntap yang dibangun yaitu huntap komunal/terpusat yang pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR/PKP dan huntap mandiri/insitu yang pengerjaannya dilakukan oleh BNPB.
Saat ini BNPB telah mulai membangun 900-an rumah. Jumlah target pembangunan huntap baik yang mandiri maupun komunal adalah 39.000 unit.
BNPB, kata Suharyanto, juga terus menjalankan program pendukung lainnya untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah di Sumatera, khususnya Aceh. Program dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang telah disalurkan sebanyak 3 tahap di Aceh Tamiang dan 2 tahap di Aceh Utara. Di daerah lain pun bantuan stimulan ini telah diberikan.
“Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, jika nanti ada permintaan dan terverifikasi kami akan berikan lagi dana ini,” ucapnya.
Sementara itu, untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp1,8 juta per 3 bulan pun telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan berlanjut hingga 6 bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya terus berjalan dan BNPB menegaskan pemerintah tidak mengabaikan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
“Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat,” kata Suharyanto.
Muhammad Nur, warga yang telah menerima huntap mandiri di Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur menyampaikan rasa syukur mendalam.
Warga lansia berusia 90 tahun itu tinggal sendiri di rumahnya, setelah sang istri meninggal dunia ketika bencana melanda wilayahnya. Atas bantuan hunian tetap yang diberikan, Nur berkali-kali mengucapkan rasa syukurnya.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih,” ucap Muhammad Nur. (*)
Tinggalkan Balasan