YARA menilai Pemerintah Aceh tidak boleh memandang persoalan ini sekadar sebagai konflik personal atau polemik sesaat. Sebaliknya, kondisi ini dianggap sebagai indikator rapuhnya tata kelola pendidikan akibat kesalahan dalam penempatan pejabat.
“Penempatan pejabat pendidikan harus berbasis integritas, kompetensi, dan keberanian melakukan pembenahan. Jika tidak, pendidikan hanya akan menjadi administrasi tanpa jiwa,” kata Suhaimi.
Ia menegaskan, desakan pencopotan Plt Kacabdin bukan dimaksudkan sebagai hukuman personal, melainkan langkah korektif untuk menyelamatkan sistem pendidikan.
Pembiaran terhadap situasi ini, menurutnya, justru berpotensi menormalisasi kepemimpinan yang abai terhadap kontrol publik dan etika jabatan.
“Negara tidak boleh permisif terhadap kegagalan kepemimpinan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi peradaban. Jika fondasi ini rapuh karena salah urus dan salah figur, maka kita sedang menyiapkan krisis jangka panjang,” tegas Suhaimi.
Atas dasar itu, YARA mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil keputusan tegas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan pendidikan menengah di Abdya dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu.
“Pendidikan Aceh tidak boleh diwariskan dalam keadaan bermasalah. Ia harus diselamatkan sekarang,” pungkas Suhaimi. (*)
