Ia mencontohkan kondisi di Gampong Guhang. Pada tahun-tahun sebelumnya, desa tersebut menerima Dana Desa sekitar Rp 676 juta. Namun pada 2026, anggaran yang diterima hanya tersisa Rp 243,3 juta.
“Dengan angka segitu, sangat sulit membiayai seluruh kebutuhan dan program desa,” kata Venny.
Menghadapi situasi ini, Apdesi Abdya meminta pemerintah daerah ikut turun tangan menyiasati keterbatasan anggaran desa. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mengalihkan kembali pembiayaan sejumlah insentif ke organisasi perangkat daerah terkait.
“Insentif sektor keagamaan sebaiknya dikembalikan ke Dinas Syariat Islam atau Badan Dayah. Sementara insentif kader posyandu dan posbindu dikembalikan ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Menurut Venny, langkah ini bisa sedikit meringankan beban APBG yang kini sangat terbatas.
Ia juga berharap pemerintah daerah Abdya menggelar pertemuan dengan seluruh keuchik untuk menyamakan persepsi terkait prioritas program yang masih bisa dijalankan.
Sosialisasi tersebut, kata Venny, dinilai penting agar desa memiliki panduan yang jelas dalam menyusun APBG 2026 di tengah keterbatasan dana.
“Harapan kami, sebagaimana perintah dari pak Bupati, agar Pak Sekda dan Kepala DPMP4 Abdya bisa turun ke kecamatan, duduk bersama para Camat dan keuchik. Kita perlu menyepakati program mana yang masih bisa diakomodir dari dana desa 2026 dan mana yang terpaksa ditunda,” kata Venny.
Selain mengganggu pelayanan dan kegiatan desa, pemangkasan Dana Desa juga dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di tingkat gampong. Banyak tenaga lokal yang selama ini bekerja di bawah pemerintahan desa bergantung pada insentif dari Dana Desa.
“Kalau jasa dan insentif mereka tidak lagi mampu kita bayarkan, otomatis mereka kehilangan pekerjaan. Ini berpotensi menambah angka pengangguran di gampong-gampong,” ujar Venny.
Hal senada juga disampaikan Keuchik Gampong Mata Ie, Junaidi. Ia mengaku kesulitan menyusun program dan kegiatan desa untuk 2026 karena anggaran yang tersedia sangat terbatas.
