Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya mendapat kepercayaan publik.
Meski popularitasnya tergolong sangat tinggi, mayoritas publik ternyata justru menyimpan keraguan besar terhadap keberhasilan program penggerak ekonomi desa tersebut.
Hal ini terungkap dalam rilis hasil survei terbaru Poltracking Indonesia bertajuk “Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang disiarkan melalui tayangan Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, membeberkan bahwa angka pengenalan (awareness) masyarakat terhadap program KDMP sebenarnya sudah amat tinggi, yakni mencapai 76,9 persen.
Namun, tingginya angka popularitas tersebut rupanya tidak sejalan dengan rasa optimisme publik.
“Tingkat dikenalnya lumayan tinggi, 76,9 persen,” kata Hanta Yuda saat memaparkan temuan surveinya.
Hanta menjelaskan, saat responden disodori pertanyaan mengenai keyakinan mereka terhadap KDMP sebagai motor penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, hasil yang muncul justru mengejutkan.
Sebanyak 55,6 persen responden secara tegas menyatakan tidak yakin bahwa program KDMP mampu mencapai tujuan besar yang ditargetkan pemerintah.
“Ternyata yang yakin lebih sedikit atau yang tidak yakinnya lebih besar, 55,6 persen,” ujar Hanta Yuda.
Angka tersebut memperlihatkan adanya celah yang lumayan lebar antara kepopuleran program di atas kertas dengan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat di lapangan.
KDMP, Sinyal Lampu Kuning untuk Pemerintah Prabowo-Gibran
Menurut Hanta, tingginya angka ketidakyakinan ini harus dibaca sebagai sinyal ‘lampu kuning’ atau peringatan dini bagi jajaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, keberhasilan sebuah program prioritas nasional sangat bergantung pada dukungan dan optimisme dari masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak lengah dan segera mengevaluasi strategi komunikasi maupun tata kelola pelaksanaan KDMP di tingkat tapak.
“Publik tidak yakin bahwa KDMP itu bisa seperti yang diharapkan. Ini lagi-lagi menjadi persepsi peringatan bagi pemerintah untuk lebih hati-hati,” pungkas Hanta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai hasil temuan survei Poltracking Indonesia tersebut. (*)
