Blangpidie, Acehglobal – Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Roni Guswandi atau Abi Roni, melaksanakan /serap-aspirasi-warga-ketua-dprk-abdya-gelar-reses-perdana/" target="_blank" rel="noopener">reses kedua tahun 2025 di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Sabtu (2/8/2025).

ADVERTISEMENT

Reses tersebut digelar di areal perkebunan rakyat dan dihadiri ratusan warga dari sejumlah desa di wilayah tersebut.

Dalam reses itu, /sah-definitif-abi-roni-jabat-ketua-dprk-abdya-wakil-mustiari-dan-nurdianto/" target="_blank" rel="noopener">Abi Roni berdialog langsung dengan masyarakat guna menjaring berbagai ide dan aspirasi yang belum sempat tertampung.

ADVERTISEMENT

“Kita mencoba berdiskusi demi menampung keluhan dan aspirasi rakyat yang nantinya akan menjadi usulan untuk kita perjuangkan dalam lima tahun masa jabatan kita,” katanya.

Ia menyebutkan, sebelumnya juga telah melakukan reses pertama di Desa Ujung Padang, Kecamatan Manggeng, dan Lembah Sabil. Dalam setiap pertemuan, ia mencatat berbagai keluhan warga terhadap kondisi infrastruktur, lingkungan, hingga persoalan pertanian.

ADVERTISEMENT

“Ini adalah reses ke dua dalam tahun 2025,” sebutnya.

Menurut Abi Roni, kegiatan reses menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan daerah.

ADVERTISEMENT

“Reses ini merupakan momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang akan disingkronkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Abdya dalam lima tahun kepemimpinannya,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak, termasuk kolaborasi dengan anggota DPRK dari daerah pemilihan (dapil) II yang meliputi Setia, Tangan-Tangan, Manggeng, dan Lembah Sabil.

“Tidak semuanya akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder lainnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita saling bahu membahu demi tercapainya tujuan dan cita-cita kita bersama,” pintanya.

Di hadapan masyarakat, Abi Roni turut menyinggung kondisi anggaran daerah yang saat ini masih dalam masa efisiensi. Ia menyatakan optimisme terhadap kondisi fiskal ke depan.

“Reses ini lagi, tentunya merupakan wadah paling resmi untuk mengambil kesimpulan agar tidak salah dalam melangkah ke depannya nanti. Tak terlepas dari itu, kita juga menggambarkan bagaimana kekuatan kondisi anggaran daerah saat ini, terutama masalah efesiensi,” katanya.

“Semoga saja, pada tahun 2027 mendatang akan pulih dari efesiensi ini. Sehingga apa saja yang menjadi prioritas kita itu akan tertampung segera,” tuturnya.

Abi Roni juga mengajak para Keuchik menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Rencana Desa (Musrendes) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Minimal ada yang bisa dijadikan prioritas utama untuk diserap demi kepentingan masyarakat,” sebutnya.

“Aspirasi ini akan kita catat semua untuk menjadi acuan kita dalam pembahasan nanti. Baik pada tahun 2026 hingga tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.

Sejumlah warga yang hadir menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait infrastruktur dan persoalan desa. Tokoh masyarakat Pante Geulumpang, Bahlian, mengusulkan pembangunan tanggul batu gajah di kawasan Krueng Tangan-Tangan serta jembatan penyebrangan dari Jamboe Weng ke Drien Jaloe.

Dari Blang Padang, warga bernama Mansur menyuarakan persoalan tersumbatnya mulut muara yang menyebabkan banjir di lahan persawahan Desa Padang Kawa dan Blang Padang. Ia juga meminta agar jembatan yang ambruk dibersihkan dari material yang menghalangi aliran air. Ia mengaku persoalan itu sudah beberapa kali diusulkan, namun belum ditangani.

Aspirasi lain datang dari masyarakat yang meminta fasilitasi mediasi batas desa antara Adan dan Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan. Persoalan tersebut dianggap perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat pembangunan lokal.

Dalam diskusi yang berkembang, Abi Roni dan peserta reses juga membahas program “Kopi Rakyat” yang digagas oleh Bupati Abdya, Safaruddin. Program itu rencananya akan dijalankan di Kecamatan Tangan-Tangan dan sejumlah wilayah dapil II.

“Tidak terlepas dari itu, kita juga mempertanyakan status kepemilikan lahan apakah masuk hutan adat dan hutan lindung,” katanya. (*)

Editor: Salman