Blangpidie – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, menyampaikan teguran keras kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab).
Safaruddin meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh perangkat daerah untuk menghidupkan kembali aktivitas pemerintahan secara mandiri tanpa harus selalu menunggu kehadiran bupati.
Hal tersebut disampaikan Safaruddin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon III dan IV di Lobi Kantor Bupati Abdya, Rabu (30/9/2026).
Safaruddin menilai, ritme kerja pemerintahan di Abdya belakangan ini cenderung pasif dan baru berjalan optimal ketika pimpinan berada di tempat.
“Setdakab sudah mulai tidak hidup kalau tidak ada Bupati. Jadi semuanya para perangkat daerah, kalau tidak siap ikuti gaya saya, siap-siap aja tinggalkan saya. Masih banyak orang yang mau,” tegas Safaruddin.
Ia menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan Safaruddin-Zaman Akli yang mengusung visi ‘Arah Baru Abdya Maju’, seluruh elemen aparatur dituntut memiliki mobilitas tinggi, rasa tanggung jawab, serta keteladanan.
Menurutnya, pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu tahun tujuh bulan ini tengah menggenjot berbagai program inovasi daerah agar tidak tertinggal dari wilayah lain.
“Saya sedang menggerakkan semua energi yang saya punya untuk membawa Arah Baru Abdya Maju. Saya minta semua para perangkat saya ayo kerja. Ayo kita bekerja dengan semangat,” ujarnya.
Tak hanya menekankan masalah etos kerja, Safaruddin juga mengingatkan bahwa evaluasi pimpinan terhadap jajarannya bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu menunggu jadwal mutasi resmi.
“Jangan tunggu kapan saya akan melakukan evaluasi, mutasi atau memberikan sanksi. Saya di tengah malam pun bisa mengambil keputusan,” tambahnya.
Di samping itu, Safaruddin turut menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Peukong Agama, seperti gerakan shalat berjamaah dan program orang tua asuh bagi anak yatim senilai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per bulan dari para pejabat.
“Jabatan ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak mampu dan tidak setuju dengan program ini, berarti tidak bisa berjalan bersama saya,” pungkasnya. (*)
