Jakarta – Suramnya penilaian publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih memicu desakan mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.
Berdasarkan Rilis Survei Nasional Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri dan pejabat kabinet berada di angka 47,0 persen.
Angka ini terbilang rendah karena berada di bawah 50 persen, sementara publik yang mengaku tidak puas mencapai 41,8 persen.
Dampaknya, mayoritas responden atau sebanyak 51,9 persen publik mendesak Presiden Prabowo untuk segera merombak susunan menterinya.
Poltracking Indonesia sendiri menyelenggarakan survei nasional ini pada pertengahan Agustus 2026 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.
Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 14 – 20 Agustus 2026. Sampel pada survei ini melibatkan 1.220 responden dengan margin of error sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, dengan stratifikasi proporsi jenis kelamin pemilih.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka secara acak berbantuan teknologi aplikasi, di mana setiap pewawancara mewawancarai 10 responden di setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Adapun maksud dan tujuan dari survei ini secara umum adalah untuk mengukur kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun usia pemerintahannya pada Oktober 2026 mendatang.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha menegaskan bahwa kegagalan eksekusi program di lapangan menjadi salah satu pemicu utama merosotnya angka kepuasan tersebut.
“Gagasan besar dari Presiden Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan publik kerap menghadapi tembok tebal berupa kegagalan eksekusi di tingkat kementerian atau kelembagaan. Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri berkontribusi langsung terhadap menurunnya approval rating pemerintah saat ini,” ujar Hanta Yudha, Senin (31/8/2026).
Dari total 51,9 persen publik yang menginginkan reshuffle, menteri di Bidang Perekonomian menjadi yang paling santer didesak untuk diganti, yakni mencapai 30,8 persen.
Disusul menteri di Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar 22,0 persen, serta Bidang Pangan dan Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan masing-masing 6,8 persen.
Alasan utama masyarakat menginginkan perombakan menteri tersebut mayoritas disebabkan oleh kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan (55,5%), menteri merasa tidak cocok dengan posisinya (10,7%), serta menteri yang jarang turun menyapa masyarakat (9,3%). (*)
