Blangpidie – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM, dan Perindag) Abdya, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik yang turut melibatkan unsur organisasi kepemudaan dan mahasiswa.
Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pelaku usaha muda, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa untuk membahas skema pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun perekonomian daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM di Abdya, antara lain keterbatasan akses permodalan, kualitas sumber daya manusia, legalitas dan perizinan usaha, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, pengemasan produk, serta terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas.
Ketua HIPMI Kabupaten Abdya, Akmal Al-Qarasie, M.Sos., menegaskan komitmen pihaknya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.
“HIPMI Abdya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda baru sekaligus membantu UMKM yang sudah berjalan agar dapat tumbuh dan naik kelas,” ungkap Akmal.
“Pemberdayaan tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi harus dilanjutkan dengan pendampingan, akses permodalan, perluasan jaringan usaha, dan pembukaan akses pasar,” sambungnya.
Akmal menambahkan, generasi muda di Abdya harus didorong agar tidak hanya menjadi pencari kerja, melainkan mampu menjadi pencipta lapangan kerja.
Menurutnya, potensi lokal pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, hingga ekonomi kreatif sangat besar jika diolah dengan inovasi, kreativitas, dan dukungan kebijakan yang tepat.
Guna mewujudkan hal tersebut, HIPMI Abdya bersama elemen pemuda dan mahasiswa siap mengambil peran strategis dalam pendampingan produk unggulan daerah agar menembus pasar yang lebih luas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Abdya, Zedi Saputra, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa keberadaan UMKM harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi sekaligus solusi konkret menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.
“UMKM harus kita tempatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi sekaligus solusi terhadap persoalan kemiskinan dan pengangguran. Melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan kesempatan kerja, UMKM diharapkan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Zedi menjelaskan, penguatan sektor UMKM membutuhkan sinergi multi-pihak yang berkelanjutan, mulai dari pendataan usaha, pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan, pemfasilitasan legalitas dan perizinan, hingga digitalisasi pemasaran dan kemitraan perbankan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, berbagai kendala pelaku usaha di Abdya, seperti keterbatasan modal, kualitas SDM, hingga pemanfaatan teknologi digital, berhasil diinventarisasi.
Seluruh aspirasi dan masukan yang terhimpun dari para pelaku usaha muda dan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan utama Diskop UKM dan Perindag Abdya dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan serta pengembangan UMKM ke depan. (*)
