Kekecewaan dan Distorsi Cara Pikir Timses Pasca-Kemenangan di Pilkada Pidie Jaya

Oleh: Dr. Tgk. Saiful Bahri Ishak, M.A
Elbahry SPN Aceh Di Bale Seumikee

FENOMENA kekecewaan politik yang ditunjukkan sebagian mantan tim sukses terhadap kepala daerah yang mereka dukung sejatinya bukanlah hal baru dalam demokrasi elektoral. Namun, apa yang belakangan tampak di Kabupaten Pidie Jaya, melalui luapan kekecewaan di ruang publik digital seperti TikTok dan media sosial lainnya, menunjukkan gejala yang lebih serius: pergeseran kritik dari ranah kebijakan publik menuju ekspresi frustrasi personal yang kehilangan kerangka rasional dan etika politik.

Ekspresi kekecewaan yang disampaikan secara terbuka, repetitif, dan emosional di media sosial bukan lagi sekadar aspirasi warga negara, melainkan representasi dari apa yang dalam kajian komunikasi politik disebut sebagai affective politics, politik berbasis emosi yang sering kali menyingkirkan argumentasi substantif. Ketika narasi yang dibangun lebih menekankan rasa “dikhianati”, “tidak dihargai”, atau “tidak diberi ruang”, tanpa disertai analisis kebijakan yang terukur, maka kritik tersebut lebih tepat *dibaca sebagai problem mentalitas pasca-kemenangan, bukan kegagalan pemerintahan.

Dalam perspektif teori politik modern, relasi antara tim sukses dan kandidat tidak pernah dimaknai sebagai relasi kontraktual yang bersifat transaksional. Max Weber membedakan secara tegas antara etik tanggung jawab (ethic of responsibility) dan etik kepentingan pribadi.

Timses yang bekerja dalam kerangka etik tanggung jawab memahami bahwa kemenangan kandidat adalah tujuan kolektif, bukan jaminan kompensasi individual. Ketika kemenangan dipersepsikan sebagai “aset politik” yang harus dibayar lunas oleh kepala daerah terpilih, maka sejak awal telah terjadi distorsi cara pikir dalam memahami partisipasi politik.

Kasus di Pidie Jaya memperlihatkan kegagalan sebagian tim sukses melakukan repositioning pasca-kemenangan. Dalam teori transisi kekuasaan, kepala daerah terpilih mengalami pergeseran status dari candidate-oriented leadership menuju public-oriented governance. Artinya, orientasi kepemimpinan tidak lagi diarahkan untuk memuaskan jaringan pendukung, melainkan untuk melayani seluruh warga secara inklusif.