Kekecewaan dan Distorsi Cara Pikir Timses Pasca-Kemenangan di Pilkada Pidie Jaya

Ketika sebagian mantan tim sukses tetap memposisikan diri sebagai “lingkar inti kekuasaan” dan menuntut perlakuan khusus, maka benturan dengan realitas pemerintahan menjadi tak terelakkan.
Lebih jauh, klaim implisit maupun eksplisit sebagai pihak yang “paling berjasa” dalam kemenangan kepala daerah mencerminkan apa yang dalam sosiologi politik disebut sebagai illusion of indispensability—ilusi bahwa keberhasilan politik adalah hasil kerja eksklusif individu atau kelompok tertentu.

Padahal, kemenangan elektoral di Pidie Jaya, sebagaimana di daerah lain, merupakan hasil dari konfigurasi kompleks: pilihan rasional pemilih, kerja partai politik, dinamika lokal, hingga faktor struktural yang berada di luar kendali tim sukses. Mengklaim kemenangan secara sepihak bukan hanya ahistoris, tetapi juga menunjukkan kegagalan membaca realitas politik secara objektif.

Kekecewaan yang kemudian disuarakan melalui media sosial, tanpa refleksi diri dan tanpa basis data kebijakan, berpotensi menggeser fungsi kritik dari checks and balances menjadi delegitimasi berbasis sentimen. Dalam konteks ini, kritik kehilangan fondasi epistemiknya dan berubah menjadi alat penegasan ego politik. Padahal, kritik yang sehat mensyaratkan analisis kebijakan, ukuran kinerja, dan orientasi kepentingan publik—bukan sekadar narasi emosional yang dibangun di ruang digital.

Fenomena ini sekaligus menyingkap problem laten dalam budaya politik lokal: belum tuntasnya pergeseran dari politik patronase menuju politik kewargaan (civic politics). Selama dukungan politik masih dipahami sebagai investasi yang menuntut return, maka media sosial hanya akan menjadi panggung baru bagi kekecewaan lama.

Dalam kerangka ini, siapa pun kepala daerahnya akan selalu dianggap gagal, bukan karena kebijakannya tidak bekerja, melainkan karena tidak memenuhi ekspektasi subjektif para pendukungnya.
Pada titik ini, evaluasi paling mendesak di Pidie Jaya bukan semata-mata pada kepemimpinan kepala daerah, melainkan pada mentalitas politik para aktor pendukung pasca-kemenangan. Kedewasaan demokrasi menuntut kemampuan membedakan antara hak warga negara untuk mengkritik dan ambisi personal yang dibungkus dengan narasi moral. Tidak semua kontribusi politik berujung jabatan, dan tidak semua kedekatan layak diterjemahkan menjadi akses kekuasaan.