“Apalagi persoalan kebijakan Gampong, kita sangat paham dengan nilai demokrasi. Setiap keputusan terkait persoalan Gampong selalu kita musyawarahkan,” ujar Musliyadi.
BLANGPIDIE – Keuchik Gampong Pantai Perak, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Musliyadi, memberikan tanggapan setelah dihadapkan pada aksi protes puluhan warga yang menuntut perubahan atas kinerjanya yang dinilai sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong.
Sebelumnya, pada Rabu (26/4) pagi, puluhan warga menggelar aksi demo karena merasa tidak sabar dengan kinerja Keuchik. Selain itu, Keuchik Musliyadi dituduh arogan dan telah mengajak duel mantan Kepala Dusun (Kadus) di luar.
Menanggapi tudingan tersebut, Keuchik Musliyadi membenarkan bahwa ia pernah mengajak duel salah seorang mantan Kadus yang telah diberhentikan dari jabatannya.
Namun, ia menjelaskan tindakan tersebut dilakukan secara pribadi dan bukan atas nama Keuchik. Ia mengaku tidak bisa menerima dan menahan serangan pribadi yang dilontarkan oleh mantan Kadus tersebut melalui media sosial kepada dirinya dan keluarganya.
“Benar saya pernah mengajak salah seorang kadus yang saya berhentikan untuk duel, itu terjadi karena saya tidak bisa menerima dan tahan atas serangan pribadinya di medsos kepada saya dan keluarga. Kemudian, saya mengajak dia (mantan Kadus) duel secara pribadi bukan atas nama Keuchik,” kata Musliyadi kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).
Sementara itu, terkait persoalan pengelolaan anggaran desa, Keuchik Musliyadi membantah bahwa ia tidak transparan dalam mengelola anggaran desa. Ia mengatakan seluruh proses perencanaan hingga pekerjaan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga Tuha Peut yang merupakan tim pengawas anggaran desa.
Musliyadi menegaskan bahwa setiap keputusan terkait persoalan Gampong selalu melalui musyawarah dan menerapkan nilai demokrasi.
Nilai demokrasi selalu diterapkan dalam setiap keputusan yang diambil terkait persoalan Gampong. Selain itu, ia juga membantah bahwa tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa.
“Apalagi persoalan kebijakan Gampong, kita sangat paham dengan nilai demokrasi. Setiap keputusan terkait persoalan Gampong selalu kita musyawarahkan,” ujar Musliyadi. (*)
Editor : Salman
