Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
BeritaDaerah

Geruduk Rumah Rakyat, Ini Tuntutan Mahasiswa Aceh pada Aksi Demonstrasi 11 April

192
×

Geruduk Rumah Rakyat, Ini Tuntutan Mahasiswa Aceh pada Aksi Demonstrasi 11 April

Sebarkan artikel ini
Aksi Mahasiswa Aceh pada Demontrasi 11 April 2022 di Gedung DPRA kemarin. (Foto: Ruang Berita)

GLOBAL BANDA ACEH – Aksi demo 11 April 2022 yang dilakukan secara serentak oleh mahasiswa Indonesia kemarin menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntutan.

Aksi demonstrasi itu di dukung oleh organisasi mahasiswa di Aceh. Demontrasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di provinsi ujung barat Sumatara itu, digelar di gedung DPRA dan sejumlah daerah kabupaten di Aceh.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Di Banda Aceh, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dan unjuk rasa di depan gedung DPR Aceh. Kedatangan massa mahasiswa itu tiba secara bergelombang menyuarakan aspirasi dan menyampaikan berbagai tuntutannya.

Ribuan mahasiswa Aceh dari UIN Ar Raniry, Universitas Syiah Kuala, Universitas Serambu Mekkah, Universitas Muhamadiyah, dan HMI, turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.

Dalam aksi itu, mahasiswa Aceh menyuarakan empat tuntutannya, yakni, meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM, intervensi agar harga sembako stabil, dan juga mengkaji ulang UU Harmonisasi Perpapajakan (HPP), penuntasan konflik agraria.

Baca Juga :   Eks Jurnalis TV7 Mukhtar Yusuf Tutup Usia, Sahabat: Almarhum Sosok Orang Baik

Selain itu juga, mahasiswa Aceh meminta agar persoalan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat kembali dilanjutkan guna memastikan pelayakan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta tuntutan agar memastikan BBM jenis Pertalite, dan BBM tidak langka di tengah masyarakat.

Para mahasiswa yang memusatkan aksi demonstrasi di gedung DPR Aceh itu juga, mendesak Gubernur Aceh, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan gas subsidi 3 kilogram, dan memastikan benar-benar peruntukan bagi masyarakat miskin.

Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Sejumlah Daerah

Ratusan mahasiswa di Takengon Kabupaten Aceh Tengah juga menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRK setempat, Senin, 11 April 2022.

Massa dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Aceh Tengah Bergerak tersebut datang dengan membawa lima poin tuntutan yang diantaranya mendesak DPRK setempat untuk mengirim surat kepada Presiden agar mengabulkan aspirasi mahasiswa.

Baca Juga :   20 Gampong di Kecamatan Blangpidie Ikuti Asistensi Percepatan RKPG TA 2022

Adapun kelima poin tuntutan tersebut adalah :

1. Mendesak pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tengah mengusut tuntas penimbunan minyak goreng.
2. Meminta menormalisasikan harga Sembako di Aceh Tengah.
3. Mempertegas kebijakan Pemkab terhadap oknum atau pihak yang memainkan BBM dari Pertamina atau pengecer.
4. Meminta Pemkab untuk mengusut tuntas calo minyak yang bermain di seputaran Aceh Tengah.
5. Mendesak DPRK Aceh Tengah untuk mengirim surat kepada Presiden agar dapat mengabulkan aspirasi mahasiswa.

Sementara itu, Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Cipayung Plus Lhokseumawe dan Aceh Utara menggelar aksi serupa di Gedung DPRD Lhokseumawe, Senin (11/4/2022).

Mereka meminta Ketua DPRD Lhokseumawe Ismail A Manaf meneruskan aspirasi mahasiswa ke Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), minyak goreng, dan gas.

Baca Juga :   Kunker ke Abdya, Wamentan RI Apresiasi Potensi Sumberdaya Alam Abdya

“Cukup pikirkan saja harga minyak goreng, bahan bakar, dan gas. Turunkan harga untuk rakyat. Jangan bikin isu Presiden tiga periode. Itu haram hukumnya,” kata salah seorang orator, Aris Munandar.

Aris menilai, Presiden Joko Widodo abai akan nasib rakyat ditengah kondisi ekonomi yang memperihatinkan.

“Kami juga tolak kenaikan pajak PPN 11 persen serta kenaikan harga bahan pokok,” tegasnya.

Dia berharap, seluruh tuntutan itu dipenuhi Presiden Joko Widodo. Jika tidak, maka aksi masa lebih besar akan digerakan seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Lhokseumawe Ismail A Manaf berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa akan ke DPR RI di Jakarta dan menyampaikan surat ke Presiden Joko Widodo.

“Kami akan teruskan ke pemerintah pusat,” pungkas Ismail. (*)