Safaruddin menyebut sikap kritis DPRK serta respons publik merupakan bagian dari kontrol demokratis yang sehat dan patut dihargai. Kritik, menurut dia, menjadi pengingat agar kebijakan pendidikan tetap berada di jalur yang benar.
“Jika pejabat pendidikan gagal membaca aspirasi publik dan menutup diri dari kritik, maka yang terancam bukan hanya tata kelola, tetapi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh dapat melakukan evaluasi secara objektif dan menempatkan figur yang memiliki integritas, kompetensi, serta keberpihakan nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Safaruddin menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh dikorbankan akibat kesalahan dalam penempatan pejabat.
“Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kesalahan penempatan pejabat. Ini soal tanggung jawab moral dan sejarah,” kata Safaruddin. (*)
Tinggalkan Balasan