Jakarta – Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I 2026 belum mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Menurut Riefky, pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah terjadi di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya jumlah kelas menengah.
Banyak masyarakat, kata dia, mengalami penurunan status ekonomi hingga masuk ke kelompok berpenghasilan lebih rendah (miskin).
Selain itu, kondisi tersebut juga terjadi saat arus modal asing justru keluar dari Indonesia atau capital outflow.
Riefky menilai fenomena itu memunculkan pertanyaan terkait kredibilitas pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Contoh kalau kita lihat Vietnam, Bangladesh, Maroko, Polandia itu di estimate 3 persen tiba-tiba tumbuh 3,5 dan dianggap kredibel biasanya langsung terjadi capital inflow. Artinya apa? Artinya, ekonominya perform lebih baik dan dipercaya,” kata Riefky dalam diskusi bertajuk 5,61% Tumbuh tapi Rapuh di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Namun, kondisi berbeda justru terjadi di Indonesia. Riefky menyebut pertumbuhan ekonomi 5,61 persen tidak diikuti meningkatnya kepercayaan investor.
“Itu bukan yang terjadi di Indonesia. Kita umumkan 5,61 persen yang terjadi adalah capital outflow,” kritiknya.
Riefky menjelaskan, keluarnya arus modal dari Indonesia menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Situasi tersebut, menurut dia, juga berpotensi memunculkan keraguan dari para analis terhadap kualitas data ekonomi pemerintah.
Riefky mengingatkan bahwa kredibilitas ekonomi merupakan hal penting yang dibangun dalam waktu panjang, tetapi bisa hilang dengan cepat apabila tidak dijaga secara konsisten.
“Implikasinya apa? Implikasinya adalah isu kredibilitas. Kredibilitas ini kosnya mahal, dibangun lama. Kalau ini tidak dijaga, bisa dihancurkan secara cepat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Riefky turut membandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dengan kondisi beberapa tahun terakhir.
Pada periode 2009 hingga 2016, pertumbuhan PDB berada di kisaran 5,6 persen dan diikuti kenaikan upah riil atau daya beli masyarakat sebesar 6,3 persen. Kondisi tersebut dinilai membuat hasil pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan masyarakat.
Sementara pada periode 2017 hingga 2025, pertumbuhan ekonomi tetap berada di angka sekitar 5 persen, namun pertumbuhan upah riil turun hingga hanya sekitar 2 persen.
“Iya kita tumbuh 5 persen tapi ternyata enggak dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia. Di mana daya belinya tumbuh hanya 2 persen. Nah ini yang membuat, mungkin kenapa atau kira-kira menjelaskan, kenapa kita tumbuh tapi masyarakat merasa hidupnya enggak lebih sejahtera,” jelasnya.
Riefky juga menyinggung penyusutan jumlah kelas menengah yang dinilai menjadi dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah kelas menengah turun dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2025.
Menurut dia, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena kelompok kelas menengah merupakan motor utama konsumsi nasional, penyumbang besar penerimaan pajak, sekaligus kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan relatif baik.
Jika jumlah kelas menengah terus menurun, penerimaan pajak negara juga berpotensi ikut melemah.
Karena itu, Riefky menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi riil masyarakat dalam menilai pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai angka pertumbuhan ekonomi seharusnya sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara langsung. (*)
Tinggalkan Balasan