Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) secara terbuka mendesak Pemerintah Aceh mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Daya (Abdya). Desakan ini muncul menyusul polemik berkepanjangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di daerah tersebut.
YARA menilai polemik yang terjadi telah mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, serta etika kepemimpinan di sektor pendidikan. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan kepentingan peserta didik dan masa depan pendidikan di Abdya.
Ketua YARA Perwakilan Abdya, Suhaimi N, SH, MH, menegaskan bahwa sikap dan kinerja Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya sudah tidak layak dipertahankan. Terlebih, yang bersangkutan memilih bungkam di tengah sorotan dan kritik publik yang terus menguat.
“Ketika pendidikan menjadi perhatian publik, diam bukan sikap netral. Diam adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan institusional,” tegas Suhaimi, Jumat (6/2/2026).
Desakan YARA ini sekaligus melanjutkan rangkaian kritik yang sebelumnya telah mengemuka ke ruang publik. Salah satu media bahkan telah menyoroti sikap bungkam Plt Kacabdin dalam artikel berjudul “Disorot Publik, Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya Bungkam”.
Selain itu, kritik juga datang dari Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, yang meminta Gubernur Aceh menempatkan Kacabdin yang memiliki jiwa pembenah, bukan sekadar pewaris masalah.
Senada, Bupati Abdya Safaruddin juga menegaskan dirinya tidak pernah merekomendasikan pejabat tersebut dan menilai sikap yang ditunjukkan bukan cerminan seorang tokoh pendidikan.
Menurut Suhaimi, akumulasi persoalan tersebut menunjukkan adanya krisis kepemimpinan di sektor pendidikan menengah. Padahal, sektor ini merupakan bidang strategis yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Aceh dan Indonesia ke depan.
“Pendidikan menengah adalah ruang pembentukan karakter, nalar kritis, dan daya saing generasi muda. Jika pemimpinnya gagal membangun komunikasi, transparansi, dan kepercayaan publik, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan