BPSDM Aceh Raih Akreditasi A dari LKPP RI

GLOBAL BANDA ACEH – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, berhasil meraih akreditasi A sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ).

Hal itu sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Akreditasi LPPBJ Tahun 2022.

Pengakreditasi yang dilakukan, antara lain, dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

Perolehan akreditasi BPSDM Aceh itu mendapat sambutan hangat dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Dalam postingan di akun twitter-nya, @niriansyah, Gubernur Nova menyampaikan syukur dan ucapkan selamat kepada keluarga besar BPSDM Aceh.

“Alhamdulillah…, BPSDM Pemerintah Aceh mendapat Akreditasi ‘A’ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),”

“Selamat kepada Kepala Badan & Keluarga Besar BPSDM Aceh atas prestasi ini,” tulis Gubernur Nova di akun twitter-nya, Minggu (13/22022) malam.

Kepala BPSDM Aceh Syaridin dalam keterangannya, Senin (14/2/2022), menyebutkan, akreditasi A yang diperoleh merupakan buah kerja seluruh elemen di BPSDM Aceh.

Akreditasi itu, kata Syaridin berlaku selama lima tahun kedepan. Dengan perolehan akreditasi A tersebut, lanjut Syaridin, diberikan kepercayaan oleh LKPP pusat untuk melaksanakan lima tingkat pejabat pengadaan barang dan jasa.

“Jadi LKPP RI tidak perlu lagi turun ke Aceh untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan itu, kita sudah perpanjangan tangan dari pusat,” ujarnya.

Syaridin menjelaskan, bahwa ini kali pertama dilakukan terhadap BPSDM, dan hasilnya langsung mendapat akreditasi A.

Untuk itu Syaridin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim di BPSDM yang disebut telah bekerja sesuai tupoksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga pemerintah Aceh untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terutama untuk pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah. (*)